PorosLombok.com – Pemerintahan Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri bergerak cepat dan tepat sejak hari pertama dilantik. Tak hanya menata ulang fondasi birokrasi, mereka juga langsung menuntaskan sederet utang yang sempat membebani daerah.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Ir. H. Yusron Hadi, menyebut langkah awal yang dilakukan pasangan Iqbal–Dinda adalah merapikan keuangan. Tunggakan sebesar Rp109 miliar ke kabupaten/kota, utang BPJS Rp10 miliar, hingga komitmen untuk atlet PON Rp33 miliar dilunasi dalam waktu singkat.
“Pak Gubernur tidak ingin mewarisi beban. Maka langkah pertama adalah membersihkan dapur dulu,” ungkap Yusron, Rabu (04/6).
Ia mengatakan, penyelesaian kontrak pihak ketiga senilai Rp40 miliar juga langsung dilakukan, demi menjaga kredibilitas pemerintah di mata mitra pembangunan. Ini langkah yang menandakan bahwa pemerintahan saat ini menjunjung tinggi komitmen dan akuntabilitas.
Langkah berani lainnya adalah restrukturisasi birokrasi yang selama ini dianggap terlalu gemuk dan tidak efisien. Menurut Yusron, melalui Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, pemerintah berhasil menghemat belanja pegawai hingga Rp200 miliar.
“Targetnya pada 2027, belanja pegawai kita bisa di bawah 30 persen. Itu prestasi besar dalam pengelolaan fiskal daerah,” katanya.
Dalam sektor industri, pertumbuhan dua digit sebesar 24,89 persen tercatat pada triwulan I 2025. Capaian itu menjadi sinyal positif bahwa industrialisasi di NTB mulai menemukan pijakan kuat, meski tekanan fiskal masih terasa akibat global dan efisiensi anggaran.
Pertumbuhan ekonomi NTB juga tetap terjaga meski tanpa andalan sektor tambang. Yusron menyebut, pertumbuhan ekonomi non-tambang berada di angka 5,77 persen—sebuah capaian yang patut diapresiasi di tengah badai ekonomi dunia.
“Kalau tidak cerdas mengelola, angka ini tidak mungkin tercapai. Ini kerja kolektif yang sangat solid,” ujarnya.
Data dari BPS menunjukkan, angka pengangguran menurun dari 3,3 persen (Februari 2024) menjadi 3,22 persen (Februari 2025). Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja naik dari 73,97 persen ke 76,5 persen.
“Artinya, pemuda NTB kini lebih percaya diri masuk ke dunia kerja,” kata Yusron.
Pemerintah juga memperkuat basis pertanian yang menyerap 36 persen tenaga kerja di NTB. Yusron menyampaikan bahwa sektor ini tumbuh 10,28 persen, yang mencerminkan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.
Tidak hanya di atas kertas, Pemerintah Provinsi NTB juga memperkuat fondasi data dan aset. Dengan memulai sensus aset, pemerintah ingin memaksimalkan PAD yang selama ini stagnan di angka Rp10 miliar dari lahan dan bangunan.
“Potensinya besar, kita hanya butuh data yang benar dan niat yang kuat,” tegasnya.
Gubernur Iqbal pun memperkuat sektor peternakan dengan menerbitkan Pergub No.5/2025 tentang jasa uji laboratorium hewan. Pergub ini memungkinkan PCR ternak dilakukan di NTB sendiri tanpa perlu keluar daerah.
“Ini langkah kecil yang efeknya besar. Bahkan untuk pertama kalinya, sapi NTB bisa lewat Bali karena komunikasi langsung Pak Gub dengan Gubernur Bali,” jelas Yusron.
Dari sektor pariwisata, sejumlah event internasional digelar di NTB. Termasuk kejuaraan Paragliding yang diikuti 8 negara, GT World Challenge Asia, hingga 1.138 pelari dari 46 negara yang ikut Rinjani 100.
“Bahkan ada 37 Duta Besar yang datang dan meeting di NTB. Itu bukan pencapaian biasa,” imbuhnya.
Persoalan lingkungan juga tak luput dari perhatian. Pemerintah telah memenuhi janji bertahun-tahun kepada warga sekitar TPA Kebun Kongok. Saat ini, TPA yang sempat kolaps itu kembali beroperasi setelah dilakukan perluasan landfill sebagai solusi jangka pendek.
“Solusi jangka panjang sedang dijajaki, termasuk kerja sama dengan investor luar negeri untuk mengolah sampah menjadi listrik,” ujar Yusron.
Untuk bidang ketenagakerjaan, Pemprov NTB mengirim puluhan pemuda magang ke Jepang. Bidangnya bukan sembarang, melainkan teknologi tinggi seperti komputer, microchip, dan struktur bangunan.
“Inilah bukti bahwa NTB serius mencetak tenaga muda profesional dan kompetitif secara global,” katanya.
Kebijakan lainnya juga menyasar pendidikan vokasi. Pemprov bekerja sama dengan United Tractors untuk menghadirkan alat berat Komatsu ke SMKN 6 Mataram, sebagai proyek percontohan program link and match.
Sementara dari sisi kesetaraan gender, capaian NTB juga cukup membanggakan. IKG NTB turun dari 0,541 menjadi 0,530, menandakan kesetaraan semakin baik di berbagai sektor.
“Turun 0,011 poin itu tidak kecil, itu hasil kerja di semua sektor dan dimensi,” tandasnya.
Di tengah berbagai capaian itu, Pemprov NTB tetap responsif terhadap persoalan kemanusiaan. Dalam kasus “Walid NTB”, Gubernur Iqbal langsung bertemu korban dan memberi perintah agar penanganan dilakukan cepat dan terpadu.
“Instruksi Pak Gub sangat jelas: lindungi korban, advokasi haknya, dan selesaikan tuntas kasus ini,” tutup Yusron.
(Redaksi / PorosLombok)
