Mataram,PorosLombok.com – Masalah sampah di Nusa Tenggara Barat (NTB) makin memprihatinkan. Anggota DPRD NTB dari Fraksi Gerindra, Hj. Lale Yaqutunnafis, S.Sos., MM., menilai pemerintah provinsi belum serius menangani persoalan ini.
Menurutnya, pengelolaan sampah harus menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan keberhasilan pembangunan. Jika tak segera ditangani, sampah akan merusak lingkungan, mengancam kesehatan, bahkan menghambat sektor pariwisata yang tengah digenjot pemerintah.
“Sampah ini harus ditangani dengan cara yang lebih kreatif dan tepat. Dinas terkait, seperti LHK, tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok remaja, dan elemen lainnya,” tegas Lale Yaqutunnafis Sabtu (15/3).
Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan efektivitas regulasi yang ada. Menurutnya, aturan yang sekarang berlaku belum cukup kuat untuk mengatasi sampah yang semakin menumpuk di NTB.
Ia juga menyoroti program zero waste yang digadang-gadang pemerintahan sebelumnya. Meski sudah digelontorkan anggaran besar, program itu dinilai gagal total.
“Zero waste ini jadi pertanyaan besar. Anggaran sudah digelontorkan, tapi hasilnya apa? Apa yang sudah dikerjakan Pemprov dan Dinas LHK selama ini?” cetusnya.
Ia mengingatkan bahwa sampah terus bertambah setiap hari, mulai dari rumah tangga, sekolah, pasar, toko, kantor, hingga industri. Jika tidak ada langkah konkret, masalah ini akan semakin sulit dikendalikan.
Apalagi NTB sedang berupaya mengembangkan sektor pariwisata. Menurutnya, lingkungan yang bersih adalah kunci utama menarik wisatawan.
“Kalau sampah tidak tertangani, bagaimana wisata kita mau maju? Sampah berserakan, pemandangan tidak sedap, akhirnya turis kapok datang ke NTB,” katanya.
Selain itu, Ia juga mempertanyakan keberadaan tempat pembuangan sampah yang layak di NTB. Ia menilai masih banyak daerah yang tidak memiliki lokasi pembuangan yang memadai.
“Sampai sekarang saya masih bertanya, apakah tempat pembuangan sampah di NTB ini sudah cukup? Sepertinya masalah ini belum jadi prioritas bagi Pemprov maupun Pemkab,” ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa Pemprov NTB tidak bisa berjalan sendiri dalam menangani sampah. Harus ada kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di semua tingkatan.
“Pemprov harus berkolaborasi dengan pemkab/kota dan dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jangan kerja sendiri-sendiri. Masalah sampah ini butuh sinergi agar bisa tertangani secara maksimal,” katanya.
Lale juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah. Ia mendorong pemerintah mengadopsi sistem modern, seperti pengolahan sampah menjadi energi atau produk daur ulang yang bernilai ekonomi tinggi.
Selain itu, ia meminta transparansi dalam penggunaan anggaran pengelolaan sampah. Hingga kini, ia menilai belum ada kejelasan mengenai efektivitas dana yang sudah dikucurkan.
“Dampak sampah ini sangat besar kalau tidak dijadikan prioritas utama Pemprov. Harus ada langkah konkret, jangan cuma sekadar wacana,” tandasnya.
Arul | PorosLombok
