Lombok Timur, PorosLombok.com | Hutang Jatuh Tempo (Hujat) Kabupaten Lombok Timur saat ini menjadi perbincangan di kalangan aktifis dibeberapa Group Whatshap, bahkan ada beberapa statemen Pertanyaan bagaimana cara penyelesaian hutang oleh Pj Bupati?.
Tak hanya itu, beberapa waktu yang lalu salah satu anggota DPRD mengemukakan disejumlah media bahwa kondisi lotim disebut sedang tidak baik-baik saja.
Menanggapi hal tersebut, PJ Bupati Lombok Timur menyampaikan bahwa Hujat ini berawal di tahun 2023, yang dimana Pemerintah Provinsi NTB termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan mungkin juga sejumlah kabupaten Lain di NTB mengalami turbulensi (keadaan tidak seimbang-red) terkait permasalahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Berdasarkan data yang kita cek dari hasil Evaluasi Kemendagri hampir semua kabupaten mengalami turbulensi,kurang lebih 514, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap PJ Bupati Lombok Timur, Drs.HM Juani Taofik, M.AP saat acara bukber bersama Insan Pers di Pendopo Bupati, pada Jumat malam, (05/04).
Sebelumnya kata dia, Pada November 2022, eksekutif dan Legislatif telah menyepakati tentang APBDP, namun tiba-tiba pada Awal Desember 2022 turun Peraturan Menteri Keuangan tentang pengarahan Dana Alokasi Umum (DAU), yang dimana diarahkan untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan dalam rangka mengejar target pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Bisa dibayangkan kita sudah sepakat dengan DPRD, namun disisi lain ada sebuah regulasi yang harus dilaksanakan, dan pasti semua daerah akan melakukan hal tersebut, sehingga apa yang bisa kami ambil bersama TAPD, tentu mencoba optimis mengingat Covid-19 sudah selesai,” ungkapnya.
Dengan melihat hal itu, kata pria yang akrab dipanggil kak Opik ini, Pemda Lotim mencoba menghidupkan kembali PAD yang telah dirileksasi, namun di tahun 2023 PAD Lombok Timur masih di angka 400 Milyar dari target 650 Milyar.
“karena dampak dari relaksasi kepada wajib pajak dan Retribusi mereka keenakan seperti pada saat Covid-19 terkait pembayaran pajak,” ujarnya.
Sebenarnya Pemda Lombok Timur telah mengambil langkah penghematan dari Perencanaan PAD 2024, sehingga banyak pendapat bahwa satu-satu Pemda yang berani menurunkan target, karena jika berkaca kebelakang tentu sangat sulit untuk mencapai target yang diharapkan.
“Karena 2023 kita cuma mendapat 400 Milyar, tentu kayaknya tidak mungkin di 2024 mendapat 650 Milyar akhirnya kita turunkan menjadi 500 Milyar, artinya apa ?, ada 150 Milyar belanja yang kita Efisienkan yang tidak jadi dianggarkan di tahun 2024,” bebernya.
Diakuinya, langkah tersebut memang berdampak pada pengurangan sejumlah kegiatan namun, hal ini bertujuan untuk mewariskan APBD yang sehat tanpa hutang kepada Bupati dan wakil Bupati terpilih nantinya.
disisi lain, Hutang Pemda Lotim telah selesai di Bank NTB, kemudian terkait Hutang di PT SMI ditargetkan selesai sebelum Bupati terpilih mulai bekerja yaitu sekitar Pebruari 2025 tanpa harus memikirkan hutang.
“Insyallah kita bisa mewarisi APBD yang sehat, namun kuncinya satu jangan sampai PAD dibawah 500 Milyar, Hal tersebut juga merupakan alasan Pemda Lotim mempercayakan ASN bertugas sebagai kepala Pasar (Kapas),”akunya.
Adapun Langkah konkrit untuk mewujudkan hal tersebut, yakni Pemda Lotim kembali akan menggenjot PAD melalui PBB pasca Idul Fitri, yang biasanya dimulai pada bulan september-oktober, sehingga ia optimis Tahun ini target 500 Milyar tercapai.
“Karena itu merupakan salah satu tugas Pj Bupati, yakni transisinya berjalan baik serta tidak mewarisi hutang kepada Bupati-wakil Bupati terpilih kedepannya, pungkasnya.
(Arul/PorosLombok)
