(PorosLombok.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama organisasi penyandang disabilitas di Aula BBPOM, Senin (9/9).
Kegiatan bertema “Melayani Sepenuh Hati, Merangkul Tanpa Tepi” ini diarahkan untuk menjaring masukan terkait akses informasi, edukasi, serta mekanisme pengaduan dalam pengawasan obat dan makanan.
Forum tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi kelompok disabilitas.
Ketua DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) NTB, Topan Mars Arifin, menilai inisiatif BBPOM Mataram sebagai langkah nyata menuju pelayanan publik inklusif.
Ia menekankan, standar layanan dan fasilitas ramah disabilitas yang telah dihadirkan menjadi bukti komitmen serius terhadap kesetaraan.
“Harapan kami, instansi lain di Nusa Tenggara Barat bisa meniru model ini dengan melibatkan organisasi disabilitas dalam merancang sistem layanan yang benar-benar responsif,” ujarnya.
Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, menjelaskan bahwa hak memperoleh informasi obat dan makanan aman berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Menurutnya, pemenuhan hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan masyarakat terhadap peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.
“Kami berkeinginan membentuk duta informasi obat dan makanan aman dari sahabat disabilitas, sehingga pesan edukasi bisa lebih luas, inklusif, dan mudah diterima,” katanya.
Yosef menambahkan, pihaknya siap mendampingi para pelaku usaha dari kalangan disabilitas agar dapat meningkatkan kualitas produk hingga memiliki izin edar BPOM.
Ia menegaskan, jalur perizinan kini mudah diakses, terjangkau, dan terukur sehingga tidak perlu ada keraguan bagi pelaku usaha kecil.
“BPOM akan sangat bangga jika produk dari komunitas disabilitas bisa memperoleh izin edar. Kami juga siap berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain dalam dukungan permodalan dan pemasaran,” tegasnya.
Selain sesi diskusi, kegiatan ini juga diisi materi tentang ciri-ciri produk aman serta langkah pencegahan terhadap obat dan makanan yang berisiko.
Materi tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai cara melindungi diri dan keluarga dari produk yang dapat membahayakan kesehatan.
“Kegiatan seperti ini sangat membantu, karena edukasi terkait keamanan obat dan makanan masih jarang sampai ke komunitas disabilitas,” ungkap salah seorang perwakilan peserta dengan antusias.
Melalui forum tersebut, BBPOM Mataram menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi disabilitas.
Upaya itu diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
(arul/PorosLombok)
