close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

30.8 C
Jakarta
Jumat, November 28, 2025

Bupati Lotim Tepis Isu Bantuan UMKM untuk “Timses”: Yang Protes, Silahkan ke Kadis!

(PorosLombok.com) – Keluhan soal kisruh pendataan bantuan UMKM di Lombok Timur terus bergulir hingga memicu kecurigaan publik terhadap transparansi pemerintah daerah dalam menentukan penerima.

Sejumlah warga menilai ada pihak yang layak tapi tidak terakomodasi, sementara yang justru mendapatkan bantuan dianggap dekat dengan penguasa.

“Saya tidak mau ada UMKM fiktif. Yang ribut bisa jadi belum tahu syaratnya,” kata Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, usai menghadiri Festival Dongdala di Pringgasela timur.Kamis (27/11/2025).

Penyaluran bantuan dilakukan pada akhir November hingga awal Desember untuk memastikan administrasi tertib dan penerima benar-benar pelaku usaha aktif.

Pemerintah daerah mengaku tidak ingin mengambil risiko kesalahan data, terlebih dalam program yang menyentuh masyarakat kecil.

“Kalau ada yang salah, ya benahi. Tidak ada yang tak bisa diperbaiki,” ujarnya menegaskan sikap pemerintah yang terbuka pada kritik.

Sorotan juga mengarah pada minimnya peran pemerintahan desa dalam pendataan. Pemda menjelaskan mekanisme dilakukan langsung oleh Dinas Koperasi melalui pengajuan proposal yang harus memenuhi verifikasi administrasi dan teknis.

Kewajiban memiliki NIB menjadi salah satu syarat utama, yang disebut turut mempengaruhi kecepatan pencairan bantuan.

“Kalau ada yang keberatan, langsung ke Kepala Dinas Koperasi,” tambah Haerul.

Tudingan paling panas datang dari isu yang menyebut daftar penerima merupakan bagian dari tim sukses Bupati. Haerul Warisin buru-buru menepis isu tersebut dan memastikan dirinya tidak mencampuri teknis pendataan.

Pemerintah hanya meminta bantuan menyasar pedagang kecil seperti bakulan, asongan, dan kaki lima yang memiliki modal terbatas.

“Saya tidak tahu mana tim saya. Kepala dinas sekarang dan sebelumnya bukan orang saya. Mereka yang bekerja, saya tidak ikut campur,” tegasnya.

Haerul berharap isu politisasi segera mereda agar program yang ditujukan menjaga keberlangsungan usaha masyarakat kecil ini tidak terganggu oleh narasi liar di publik.

“Fokusnya membantu UMKM, bukan hal lain,” pungkasnya.

 

(arul/PorosLombok)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU

IKLAN
TERPOPULER