(PorosLombok.com) — Evaluasi setahun program Makan Bergizi Gratis (MBG) di gedung DPRD Lombok Timur pada Senin, 19 Januari lalu, menyisakan noktah hitam. Di balik kemegahan angka capaian, aroma tak sedap muncul dari meja makan siswa akibat temuan barang kedaluwarsa yang berisiko fatal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, memimpin rapat di lantai tiga tersebut untuk membedah performa tahun 2025. Agenda ini sekaligus menjadi kompas dalam merumuskan strategi penguatan kebijakan pada periode 2026 yang lebih ketat dan terukur.
Dalam laporannya, Juaini mengklaim inisiatif nasional ini memberikan efek domino yang positif bagi finansial wilayah. Kehadiran asupan gizi cuma-cuma tersebut dituding sebagai salah satu mesin penggerak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setempat secara signifikan.
“Alhamdulillah, sekolah yang menjalin komunikasi baik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mampu melaksanakan program tanpa kendala,” katanya.
Namun, statistik manis itu berbenturan dengan kenyataan pahit di lapangan yang sangat kontras di beberapa titik. Kabar miring mengarah pada Dapur Paok Pampang yang diduga kuat ceroboh dalam mendistribusikan logistik konsumsi bagi para pelajar di sana.
Petaka Susu Expired di Sukamulia
Salah satu titik pengolahan itu dituding mengedarkan minuman yang telah melewati batas kelayakan pakai kepada siswa. Temuan ini memicu kegaduhan massal di kalangan orang tua wali yang mengkhawatirkan keselamatan buah hati mereka akibat manajemen pangan yang buruk.
Kecurigaan menguat saat beberapa orang tua menemukan kemasan susu dengan tanggal kedaluwarsa yang sudah lewat namun tetap dibagikan.
Situasi kian memanas seiring munculnya laporan kasus keracunan di Darmaji yang menambah panjang daftar masalah. Rentetan insiden ini memaksa otoritas tertinggi di tingkat provinsi untuk segera mengambil tindakan drastis guna mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut.
Ketua Satgas MBG NTB, H. Ahsanul Khalik, langsung menginstruksikan investigasi total terhadap temuan susu basi di Sukamulia. Pejabat yang juga menakhodai Dinas Kominfo NTB ini menegaskan tidak menoleransi kecerobohan yang mengancam nyawa sasaran program.
“Ya, saya sudah dapat laporan tadi pagi, di Sukamulia ada ditemukan susu yang expired. Saya sudah minta Kepala Regional NTB dan Korwil untuk mendalami itu,” tegasnya.
Ancaman Bui bagi Pemburu Rente
Ahsanul mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok nutrisi di seluruh wilayah. Langkah preventif berupa pembekuan aktivitas pelayanan pada unit bermasalah telah diambil hingga pengecekan laboratorium dinyatakan tuntas sepenuhnya.
“Terhadap temuan ini, saya sudah minta Kepala Regional melaporkan ke Badan Gizi Nasional untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, karena kaitannya dengan keamanan pangan,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini bahkan mempersilakan Kepolisian maupun Kejaksaan membedah potensi tindak pidana di lapangan. Satgas membuka akses lebar bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyeret vendor nakal yang sengaja mendistribusikan pangan rusak demi profit pribadi.
“Bahkan kalau ada kejadian serupa, kami mempersilakan APH untuk masuk melakukan penyelidikan. Kalau ditemukan ada kelalaian, ya silakan diproses hukum,” tuturnya.
Selain isu kualitas, ia mewanti-wanti adanya potensi kecurangan pengadaan menu yang harganya tidak sinkron dengan pagu anggaran. Terdapat celah manipulasi harga satuan yang bisa merugikan kas negara jika tidak dipantau secara ketat oleh tim auditor independen.
“Maka nanti wajib Kepala SPPG mengajukan pembayaran sesuai nilainya. Kalau harganya hanya Rp8.000, maka dibayar Rp8.000, tidak boleh dipukul rata Rp10.000,” bebernya.
Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, turut memberikan klarifikasi terkait insiden serupa di wilayah Kembangsari. Berdasarkan pelacakan timnya, ditemukan indikasi bahwa mitra penyedia memang sengaja memesan stok barang yang masa berlakunya sudah sangat mepet demi menekan biaya produksi.
“Ditemukan indikasi pemesanan susu yang telah mendekati masa kadaluarsa, hal ini menjadi catatan untuk memperketat seleksi mitra di masa depan,” jelasnya.
Menambal Celah Monitoring Independen
Merespons tekanan publik, Dinas Kesehatan Lombok Timur mulai menerjunkan tim khusus guna membedah gudang logistik. Pemeriksaan bakal menyasar kualitas bahan baku, prosedur penyimpanan, hingga ketaatan pada standar operasional prosedur di setiap dapur mitra.
“Kami mendorong dari pihak sekolah-sekolah untuk memimpin langsung momen makan bersama agar pengawasan hulu ke hilir terjaga,” kata Kadis Dikes Lotim, Lalu Aries Fahrozi.
Demi memulihkan kepercayaan publik, Pemda berencana membentuk unit monitoring independen pada pertengahan tahun ini. Struktur tersebut akan diisi oleh perwakilan warga guna memastikan adanya fungsi kontrol yang lebih objektif dan transparan tanpa sekat birokrasi.
“Wadah ini bertujuan menampung keluhan, saran, serta kontrol dari wali murid secara cepat sehingga masalah daerah tidak selalu menunggu instruksi pusat,” jelasnya.
Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo, mengingatkan bahwa pengawasan berjenjang adalah nyawa dari keberlanjutan program nasional ini. Satgas diinstruksikan untuk lebih reaktif dalam melaporkan hambatan agar perbaikan sistem bisa segera dieksekusi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Fungsi utama Satgas Kabupaten adalah pengawasan berjenjang agar setiap permasalahan daerah bisa segera dilaporkan ke tingkat provinsi hingga pusat,” tegasnya.
Secara kuantitas, jangkauan layanan memang melonjak drastis hingga menyentuh angka 213 unit SPPG yang terdaftar. Namun, publik kini menunggu apakah piring di tahun kedua akan benar-benar berisi nutrisi, atau justru ancaman korupsi yang terbungkus nasi.
(Redaksi/PorosLombok)
