(PorosLombok.com) – Para Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur kini tengah dirundung kecemasan mendalam akibat wacana kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memangkas Dana Desa secara drastis pada tahun anggaran 2026.
Betapa tidak, anggaran desa yang biasanya menyentuh angka di atas Rp 1 miliar, kini merosot tajam hingga hanya menyisakan sekitar Rp 300 jutaan saja per desa.
Ketua Forum Kepala Desa (Kades) Lombok Timur, Haerul Ikhsan, mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat para pemimpin desa benar-benar terancam gigit jari dalam mengelola wilayahnya.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang mencapai 70 persen ini merupakan kebijakan yang sangat ekstrem dan di luar perkiraan para perangkat desa di seluruh Indonesia.
“Jelas tidak bisa kita kerjakan infrastruktur. Bayangkan 70 persen terpangkas total Dana Desa ini,” ujar Haerul Ikhsan dengan nada kecewa kepada PorosLombok, Sabtu (10/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa sisa anggaran tersebut diprediksi hanya akan habis untuk membiayai honor kader serta kebutuhan operasional rutin kantor desa tanpa ada ruang untuk pembangunan fisik.
Pemangkasan ini sendiri merupakan bagian dari kebijakan efisiensi fiskal nasional, di mana Pemerintah Pusat mengalihkan sebagian besar alokasi Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.
Haerul menilai kebijakan tersebut sangat kontradiktif dengan jargon pemerintah yang selama ini mendengungkan visi membangun Indonesia dari pinggiran atau desa.
Kondisi ini dikhawatirkan akan melumpuhkan berbagai program strategis, terutama upaya penanganan stunting di Lombok Timur yang saat ini masih berada dalam zona merah.
Padahal, pemerintah selama ini sangat gencar menuntut desa untuk aktif menurunkan angka stunting yang secara teknis membutuhkan biaya intervensi yang tidak sedikit.
“Ini tidak konek, tidak linier dengan visi pemerintah pusat maupun provinsi. Stunting itu butuh anggaran besar dan program wajib,” tegas Haerul.
Selain soal Dana Desa, ia juga menyoroti program “Desa Berdaya” yang dinilai tidak transparan karena hanya menyasar empat desa percontohan saja di wilayah Lombok Timur.
Menyikapi situasi sulit ini, Forum Kades Lombok Timur menegaskan akan segera melakukan gerakan bersama untuk melakukan aksi hearing ke legislatif guna menuntut keadilan anggaran bagi desa.
(arul/PorosLombok)
