DR. Firzal Hadi Jiwantara, SH.,MH: Penunjukan Sekda Sebagai Pjs Bupati/Walikota Relevan dan Efisien

0
Dr, Firzal Arzhi Jiwantara, SH.,MH, Praktisi/Akadenisi/Mediator, dosen magister ilmu hukum UMMAT.

LOMBOK TIMUR – Adanya wacana yang dilemparkan Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri, Akmal Malik, untuk menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi pejabat sementara (Pjs) Bupati/Walikota yang daerahnya akan mengikuti pilkada serentak 2024 mendatang mendapat tanggapan beragam dan pro kontra dari berbagai kalangan.

Meski ada banyak kalangan yang mengkhawatirkan, jika Sekretaris Daerah ditunjuk sebagai Pjs Bupati/Walikota akan menimbulkan konflik kepentingan (conflik of interest). Namun tanggapan berbeda datang dari salah seorang Doktor muda milenial NTB asli Lombok Timur, sekaligus Advokat dan Dosen di Fakultas Hukum UMMAT, Dr. Firzal Hadi Jiwantara, SH., MH.

Terkait dengan PJS Bupati/Walikota yang menjadi pokok bahasan sekarang ini sedang banyak dibicarakan, maka agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan menuai pendapat yang majemuk, hal tersebut dapat dimaklumi dan disadari karena pada alam demokrasi ini pendapat warga masyarakat diberikan hak-hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Jadi, memberikan pendapat atau komentar adalah merupakan suatu hal yang lumrah, apalagi pada negara kita yang menganut sitem negara hukum,”tulisnya saat diwawancarai melalui pesan WhatsApp, selasa (24/08/21).

Lebih lanjut Doktor milenial asal Lombok Timur ini menjelaskan, Terkait dengan pengangkatan PJS Bupati untuk mengisi kekosongan aparatur pemerintahan yang rencananya akan menunjuk Sekda adalah syah-syah saja, sepanjang aturan atau norma dasarnya mengatur demikian.

Persoalan dengan apa sebab didalam ketentuan yang berlaku tersebut Sekda diangkat sebagai PJS Bupati, tentu harus dilihat ratio legis dalam peraturan perundang-undangan tersebut. “Bisa saja terkait dengan roda pemerintahan, Sekda yang lebih dianggap memahami dan mungkin juga Sekda yang dianggap sesuai dengan bidangnya, sehingga semua tersebut bisa saja menjadi bahan pertimbangan atau spirit diaturnya hal tersebut didalam suatu ketentuan hukum yang berlaku,”jelasnya.

Baca Juga :  LRC : Kenapa Kelangkaan Solar di Lombok Dibiarkan Berlarut-larut?

Lanjut dia, Bahwa adanya pendapat yang dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dalam masa pemerintahan jika Sekda sebagai PJS Bupati, adalah merupakan pendapat yang perlu juga dihargai. namun kekhwatiran tersebut adalah agak berlebihan karena seharusnya kita berpositif thingking, karena sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pokok dan pungsi Sekda adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan administratif perangkat Daerah.

Sehingga dengan tugasnya tersebut, lanjut dia lagi, tentu pengangkatan Sekda sebagai PJS Bupati adalah sangat beralasan dan sudah pengalaman didalam bidangnya. Akan tetapi, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut semuanya harus dihargai, karena apapun pendapat perlu dikaji secara mendalam dan dilihat dari berbagai aspek yang berkenaan dengan fungsi dari PJS Bupati.

Lebih jauh dia menjelaskan, Bahwa lagi pula tidak ada risiko yang besar (mengangkat Sekda) sebagai Pjs, karena apa? kepala daerah yang pilkada (cek) tidak bisa mempengaruhi lagi karena sudah selesai (masa jabatannya). “Menurut saya, penunjukan Sekda sebagai penjabat sementara relevan dengan Pasal 204 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal tersebut mengatur apabila terjadi Kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 telah diatur dalam UU No.10 Tahun 2016.

Baca Juga :  Hasan Gauk : Bau Amis Instansi Terkait Sedang Bermanuver, Kibuli Para Nelayan

Bakal ada 271 dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tidak memiliki kepala daerah definitif.Dalam Pasal 201 ayat (9) disebutkan penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 memilih kepala daerah definitif.

Pada ayat berikutnya dijelaskan, untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur akan diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk bupati/walikota akan diangkat penjabat dari pimpinan tinggi pratama. “Sekda itu adalah penjabat tinggi pratama. Itu lebih efisien. Sekda paham apa pekerjaannya dan tidak perlu pergerakan dari provinsi ke kabupaten/kota,”tandasnya.

Dijelaskannya lebih dalam lagi Bahwa sebaliknya, kalau perwira Polri dan TNI bukan pimpinan tinggi madya. “Polri dan TNI punya Undang-Undang sendiri yang mengharuskan mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas jika menduduki jabatan di luar kepolisian dan TNI. Netralitas pejabat Polri dan TNI menjadi PJS Bupati/Walikota sementara juga dipertanyakan,”tutupnya. (ns-pl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here