(PorosLombok com) –;Di bawah langit Mataram yang terik, sebuah struktur masif berdiri tegak dengan bahasa arsitektur yang terasa sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya.

​Ia menanggalkan mahkota lumbung yang melengkung, tidak pula mengadopsi kubah-kubah besar yang lazim menghiasi gedung publik di seantero wilayah Nusa Tenggara Barat.

​Gedung itu adalah Bale Mentaram, kantor baru Wali Kota Mataram yang kini menjadi pusat perhatian karena wujudnya yang tampil sangat kotak dan minimalis.

​Dari kejauhan, garis-garis tegasnya tampak seperti pernyataan berani tentang masa depan kota yang ingin berlari kencang meninggalkan kesan arsitektur lama yang klasik.

​Namun, di balik dinding beton yang kaku itu, sebuah perdebatan tentang identitas dan memori kolektif warga kota justru baru saja dimulai dan memantik diskusi.

​Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiyahning, menegaskan bahwa gedung ini bukan sekadar urusan semen, bata, dan struktur estetika bangunan fisik semata.

​Pemilihan nama “Bale”—yang berarti rumah dalam bahasa Sasak—adalah upaya sadar untuk tetap menjaga denyut kearifan lokal di tengah arus modernitas yang deras.

​Ia ingin gedung ini terasa seperti rumah hangat bagi siapa saja, bukan sekadar kantor birokrasi yang terkesan dingin dan sulit untuk dijangkau masyarakat luas.

​”Kenapa namanya Bale? Kan muatan lokalnya ada di situ. Masa Gedung Mentaram? Rasanya tidak nyambung dengan jati diri kita,” ungkap Lale, Jumat (9/1/2026).

​Pilihan arsitektur yang cenderung “polos” ini sebenarnya merupakan bentuk eksperimen sosiologis untuk merespons demografi ibu kota provinsi yang kian tumbuh sangat beragam.

​Sebagai titik temu berbagai suku dan budaya, Mataram memerlukan ruang inklusif yang mampu merangkul semua perbedaan tanpa harus menonjolkan satu simbol etnis saja.

​Dengan menanggalkan simbol fisik yang terlalu spesifik, pemerintah ingin menghadirkan bangunan yang merangkul keberagaman tanpa ada dominasi ego dari kelompok tertentu.

​Di Antara Ego Kelompok dan Estetika Ibu Kota

​Namun, visi inklusivitas tersebut rupanya tidak lantas diterima dengan lapang dada oleh semua pihak yang mengamati perkembangan fisik bangunan yang sedang berjalan.

​Saat Komisi III DPRD Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak, kesan modernitas yang ditawarkan Bale Mentaram justru mendapatkan catatan kritis dan juga rapor merah.

​”Tidak ada yang spesial,” ujar Herman Fanani, anggota Komisi III, dengan nada bicara yang datar namun terasa sangat menohok saat meninjau kondisi lapangan.

​Di mata legislatif, desain gedung ini dirasa terlalu hambar dan kehilangan karakter visual yang kuat untuk menjadi ikon sebuah ibu kota provinsi yang membanggakan.

​Kritik pun terus mengalir deras, mulai dari minimnya sentuhan kultural hingga perubahan desain yang dianggap kerap berganti arah tanpa adanya acuan yang jelas.

(arul/PorosLombok)