OPINI – Yang menjadi salah satu program Pemerintah Provinsi NTB yang sampai hari ini sangat di banggakan adalah program zero waste, sebagai salah satu program yang khusus untuk mengelola sampah dari hulu sampai ke hilir, namun pakta di lapangan kami menganggap program itu gagal dalam mewujudkan provinsi NTB yang bersih dari sampah.
Dalam pengelolaan sampah ini dinilai gagal dikarenakan masih minimnya prasarana yang mendukung lebih-lebih tidak adanya industrialisasi sampah.
Karna penangan sampah di NTB ini masih menggunakan pola lama yaitu dengan cara, mengangkut sampah ke TPA, dengan hasil akhir mendaur ulang itupun yang mampu di daur ulang sampah-sampah tertentu.
Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah itu seharusnya didukung dengan Industrialisasi sampah, hal itu tujuannya agar semuanya seimbang, masyarakat yang dilibatkan untuk mendaur ulang sampah juga harus di perhatikan dan diakomodir agar diciptakan pasar tersendiri, begitupun dengan yang lainnya
Kurang lebihnya sekitar 83 persen atau 3.388 ton total sampah di NTB yang tidak terurus dengan baik dan efisiensi, perhari hanya 641,2 persen ton yang bisa diangkut ke TPA, itu juga menjadi persoalan baru di masyarakat setempat.
Karenanya, untuk menangani sampah di NTB tentunya harus di mulai dengan membangun kesadaran masyarakat dengan cara sosialisasi dan diskusi kesemua elemen baik itu masyarakat, pemuda, mahasiswa dll dan tentunya harus di dukung dengan prasarana industrialisasi sampah.
Lanjutnya, kami juga menilai program zero waste tidak memiliki road map yang jelas dari hulu sampai ke hilir, terkesan mengeksekusi sendiri tanpa melibatkan semua elemen yang ada. Padahal sudah jelas sebagai induk penanganannya ialah kota/ kabupaten, dan lainnya.
Seharusnya mereka semua harus didukung untuk menyelesaikan sampah, dengan cara memberikan insentif pada pemerintah kabupaten atau kota melalui transfer anggaran provinsi.
Sumber : Karomy S Pd M.Pd Direktur LK2T
