(PorosLombok.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur mulai menuai kritik. Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, menyoroti adanya dugaan monopoli oleh pemilik dapur penyedia bahan pokok di sejumlah Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Amrul menyebut, praktik yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan semangat awal Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun ekonomi rakyat melalui program strategis nasional tersebut.
“Tujuan MBG bukan cuma soal gizi anak sekolah, tapi juga menghidupkan ekonomi lokal—petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Tapi kenyataannya, bahan baku justru didatangkan dari luar daerah lewat pemasok besar,” kata Amrul, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, sistem yang berlaku saat ini hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dampak ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat kecil justru tidak terjadi.
“Yang diuntungkan hanya pemilik dapur besar. Masyarakat sekitar tidak mendapat efek ekonomi apa pun,” ujarnya.
Amrul meminta Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab program agar segera meninjau ulang sistem pengadaan bahan pangan. Ia menegaskan, pembiaran terhadap praktik monopoli justru akan mematikan semangat ekonomi kerakyatan yang diusung pemerintah.
“Tidak elok kalau ekonomi hanya berputar di segelintir orang yang memonopoli. Pemerintah harus membuka ruang bagi UMKM agar ikut bergerak,” tegasnya.
Politisi Komisi III itu menilai, MBG adalah program jangka panjang yang harus dijalankan secara ideal untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Program ini sangat baik, tapi pelaksanaannya jangan melenceng dari tujuan awal. Infrastruktur, standar kesehatan, dan aspek ekonomi harus dijalankan dengan benar supaya manfaatnya dirasakan masyarakat,” tutupnya.
(Redaksi/PorosLombok)
. Ia mendesak agar pelaku UMKM lokal dilibatkan demi menjaga semangat ekonomi kerakyatan.){kind=link}