(PorosLombok.com) – Terobosan besar dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Haji (Kemenhaj) NTB dengan memindahkan markas pelayanan jemaah ke bekas gedung Dispora di Jalan Majapahit demi memangkas jarak koordinasi dengan Asrama Haji.
“Insyaallah mungkin minggu-minggu ini kami sudah bergeser ke kantor Dispora. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, proses berita acara serah terimanya segera tuntas,” tegas Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, L. Muhamad Amin saat ditemui di Mataram, Senin (19/1).
Langkah relokasi ini diambil menyusul adanya perampingan struktur organisasi di tubuh Pemprov NTB yang menyebabkan gedung tersebut kosong dan kini berstatus pinjam pakai.
“Karena Dispora ini sudah ada perampingan SOTK-nya sehingga di situ kosong, maka kami diberikan tempat itu untuk kami pinjam pakai sampai batas waktu tertentu,” jelasnya.
Keputusan strategis tersebut bertujuan agar kawasan Asrama Haji fokus menjadi pusat pengembangan ekosistem ekonomi umat tanpa terganggu aktivitas birokrasi perkantoran yang padat.
“Asrama Haji itu akan dijadikan sebagai salah satu potensi pengembangan ekosistem ekonomi haji sehingga supaya difokuskan,” tambah Amin.
Fasilitas di lokasi baru dinilai jauh lebih representatif serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi perjalanan suci karena letaknya yang berada di jantung kota.
“Kami yang melaksanakan tugas layanan jemaah tidak menjadi kendala, akses ke Asrama Haji juga lebih dekat serta strategis dikunjungi para jemaah,” bebernya.
Kabar gembira turut menyertai perpindahan kantor ini karena NTB dipastikan mendapat tambahan 1.299 kursi, sehingga total kuota tahun 2026 melonjak menjadi 5.798 jemaah.
“Tahun lalu kita 4.499, sekarang bertambah 3 kloter. Dengan perubahan pembagian kuota menggunakan waiting list, NTB alhamdulillah mendapatkan penambahan,” paparnya.
Menariknya, di tengah kenaikan jumlah kursi, ongkos haji (BPIH) justru mengalami penyusutan menjadi kisaran Rp 54 juta dibandingkan biaya tahun lalu yang mencapai Rp 58 juta.
“Ongkos kita tahun ini sekitar 54 juta sekian. Ada penurunan dari tahun sebelumnya,” ujar pria yang dikenal vokal dalam urusan pelayanan haji ini.
Terkait 141 jemaah yang sempat terkendala pelunasan, otoritas menjamin faktor utamanya hanyalah sinkronisasi data kesehatan (istitha’ah) serta kendala teknis perbankan yang segera dicarikan solusinya.
“Persiapan jemaah kita di NTB itu sebetulnya akan melebihi target, cuma banyak jemaah terkendala karena keterlambatan mendapatkan istitha’ah kesehatannya,” kata Amin.
Kemenhaj memastikan akan segera membuka gelombang pelunasan susulan guna mengakomodasi sisa kuota yang tersedia melalui surat resmi dalam waktu dekat.
“Insyaallah nanti akan dibuka untuk pelunasan berikutnya, akan ada surat resmi untuk menyelesaikan sisa yang 141 orang itu,” janjinya.
Pihak otoritas juga menyinggung perihal kuota Haji Plus yang tetap mendapatkan porsi sebesar delapan persen dari total kuota nasional tahun ini.
“Haji Plus itu dikelola oleh penyelenggaranya, secara kuota tetap delapan persen dari jumlah kuota nasional,” ungkapnya.
Amin mengingatkan bahwa bagi pendaftar baru, masa tunggu saat ini telah mencapai 26 tahun, di mana keberangkatan sekarang didominasi oleh mereka yang mengantre sejak akhir 2012.
“Kalau mendaftar hari ini, daftar tunggunya sekitar 26 tahun. Yang berangkat tahun ini adalah pendaftar tahun 2012 akhir,” jelasnya merinci.
Melalui langkah boyongan ini, Kemenhaj NTB berkomitmen menghadirkan layanan yang lebih transparan dan kredibel bagi seluruh calon tamu Allah asal Bumi Gora.
“Kami fokus pada pengembangan ekosistem ekonomi haji serta layanan yang prima bagi seluruh masyarakat,” pungkas L. Muhamad Amin.
(arul/PorosLombok)
