(PorosLombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan pembersihan data guna mengamankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6,1 triliun pada 2026 mendatang.
Strategi ini diambil menyusul adanya kenaikan target pendapatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Bapenda NTB dr Lalu Herman Mahaputra alias dr Jack menegaskan validasi menyeluruh merupakan harga mati sebelum pihaknya melakukan langkah penagihan masif. Menurutnya, kebijakan yang tepat tidak mungkin lahir dari basis data yang tidak akurat.
“Kita memang butuh data juga, jadi awalnya kita validasi dulu baru kita akan bisa melangkah ke step berikutnya,” ujar dr Jack.Senin kemarin (19/01/2026).
Penyisiran ulang ini menyasar seluruh objek pajak, mulai dari kendaraan bermotor, kepemilikan alat berat, hingga pemanfaatan air permukaan. Pihaknya mensinyalir banyak data “sampah” pada catatan Samsat yang tidak pernah diperbarui dalam kurun waktu sangat lama.
“Semuanya divalidasi, termasuk kepemilikan alat berat hingga penggunaan air permukaan, karena kita belum punya data valid,” tegasnya.
Kondisi data kendaraan bermotor menjadi perhatian serius karena jumlahnya tercatat tetap sejak zaman bahula atau saat lembaga Samsat pertama kali berdiri.
Padahal, realitas di lapangan menunjukkan banyak unit yang sudah rusak atau hilang namun tetap masuk hitungan potensi pendapatan.
“Data yang 2 juta itu dari awal berdiri Samsat sampai sekarang tidak pernah berubah, padahal mobilnya mungkin sudah rusak atau tidak terpakai,” jelasnya.
Ia menilai proyeksi pendapatan daerah tidak boleh hanya mengandalkan asumsi angka di atas kertas yang tidak lagi relevan.
Selain sektor pajak, Bapenda mulai melirik potensi retribusi dari infrastruktur pengairan strategis seperti Dam Meninting, Dam Pengga, dan Dam Bintang Bano.
“Dorong saja investor untuk berinvestasi di sana, seperti mikrohidro, karena pemanfaatan air permukaan ini juga belum maksimal,” katanya.
Target PAD Rp 6,1 triliun memaksa Bapenda bekerja ekstra keras mencari tambahan anggaran sekitar Rp 500 miliar dari posisi sebelumnya.
“Sekarang kan targetnya 5,6 triliun, berarti ada target harus kita cari tambahan 500 miliar dari semua potensi yang ada,” ungkapnya.
Guna menjamin keberhasilan di lapangan, dr Jack menyiapkan skema kolaborasi lintas institusi hingga ke tingkat desa. Pihaknya bakal memperkuat barisan eksekutor yang dianggap sebagai ujung tombak pencapaian target.
“Eksekutor di bawah seperti apa? Ini perlu, karena memang ujung tombak, maka nanti kita libatkan Desa Berdaya,” tuturnya.
Tak main-main, personel Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tokoh masyarakat bakal diterjunkan langsung untuk menyisir wajib pajak di wilayah pelosok. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga secara humanis melalui data yang lebih nyata.
“Kita libatkan mereka supaya bisa lebih jauh menjangkau masyarakat untuk patuh bayar pajak,” tambahnya.
Meski tantangan validasi data peninggalan zaman bahula ini cukup berat, dr Jack optimis upaya ini akan membawa stabilitas fiskal bagi Bumi Gora di masa depan.
“Tidak mudah memang, tapi harus kita mulai sekarang agar proyeksi kita kedepannya lebih valid,” pungkasnya.
(arul/PorosLombok)
