(PorosLombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menerima aliran dana besar dari pemerintah pusat untuk sejumlah program strategis nasional.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, besarnya anggaran harus dikawal dengan pengawasan ketat sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Hal itu disampaikan Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Pemerintahan (Rakorwasda) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/12/2025).
Iqbal mengungkapkan, NTB mendapat mandat beberapa program pusat bernilai jumbo. Di antaranya Program Mitigasi Bencana Gunung dengan alokasi sekitar Rp5,7 triliun khusus untuk NTB, Proyek Unggas Terintegrasi senilai sekitar Rp2,1 triliun yang masuk dalam lima proyek nasional, serta program Kampung Nelayan Merah Putih dan Sekolah Rakyat dengan nilai fisik hampir Rp300 miliar.
Menurutnya, masuknya dana besar tanpa sistem pengendalian risiko yang kuat berpotensi menimbulkan persoalan serius. Selama ini, kata Iqbal, pemerintah daerah kerap baru menyadari risiko saat program sudah berjalan atau mendekati akhir.
“Kelemahan kita selama ini, kebijakan tidak dibuat berbasis manajemen risiko. Kita baru sadar risikonya di ujung,” ujar Iqbal.
Untuk itu, ia mewajibkan seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTB memiliki sertifikat Manajemen Risiko. Langkah serupa juga didorong diterapkan di pemerintah kabupaten dan kota agar pengawasan program strategis bisa dilakukan secara menyeluruh.
Iqbal juga menegaskan peran Inspektorat sebagai penjamin atau garantor bagi organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta pengawasan internal memberi kepastian kerja agar OPD dapat menjalankan program tanpa beban kekhawatiran berlebihan.
“OPD perlu bekerja dengan tenang. Kalau sudah digaransi dan diperiksa oleh Inspektorat, maka kalau ada persoalan, Inspektorat yang harus menjelaskan,” katanya.
Gubernur menegaskan, pengendalian risiko sejak awal menjadi kunci agar dana jumbo yang masuk ke NTB benar-benar berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik, bukan justru menyisakan masalah hukum di belakang hari.
(*/porosLombok)
