(PorosLombok.com)– Belanja rutin Pemkab Lombok Timur tercatat tembus Rp 2,66 triliun. Anggaran jumbo itu mayoritas dipakai untuk gaji ASN, BOS sekolah, biaya layanan kesehatan, hingga subsidi bunga kredit UMKM.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menilai kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Menurutnya, sebagian dana harus mulai dialihkan ke belanja modal agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Belanja kita terlalu berat di sektor rutin. Perubahan ini memang butuh waktu, tapi akan dijalankan bertahap dan konsisten,” kata Edwin saat Rapat Paripurna II DPRD, Kamis (25/9).
Ia menjelaskan, pengalihan belanja tidak bisa dilakukan sembarangan. Pasalnya, anggaran rutin masih menopang kebutuhan penting, seperti BOS sekolah dan operasional rumah sakit.
“Bayangkan kalau dana operasional rumah sakit dipotong sembarangan, pelayanan publik bisa lumpuh,” jelasnya.
Meski begitu, Pemda tak mau terjebak dengan pola lama. Edwin menyebut strategi ini penting agar ruang fiskal lebih longgar dan pembangunan bisa dipercepat.
“Kita ingin ada percepatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah. Jadi uang rakyat tidak habis untuk hal administratif,” tegasnya.
Edwin juga menyinggung upaya menambah PAD. Menurutnya, Pemda sedang mengevaluasi perda, memperbarui data potensi pajak dan retribusi, serta menyiapkan strategi kolaboratif agar penerimaan lebih optimal.
“Pendapatan yang lebih besar akan membuat kita leluasa menambah belanja modal,” ucapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan jawaban eksekutif di paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban sekaligus komitmen mengarahkan keuangan daerah.
“Kita ingin Lombok Timur lebih maju, dan itu dimulai dari bagaimana setiap rupiah dikelola agar lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tandas Edwin.
(arul/PorosLombok)
