(PorosLombok.com) – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyatakan keseriusannya dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna XII Masa Sidang III DPRD Lombok Timur, Selasa (15/7), di Ruang Rapat Utama DPRD.
“Saran dan masukan akan kami tindak lanjuti dan pedomani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya di hadapan peserta paripurna.
Paripurna itu membahas dan mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Haerul menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan jajaran Pemda atas kerja sama selama proses penganggaran.
“Ini bukan soal formalitas. Semua catatan akan jadi acuan untuk memperbaiki manajemen keuangan ke depan,” tambahnya.
Bupati juga menyinggung pentingnya merespons rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.
Ia menilai rekomendasi itu sebagai pedoman penting dalam membenahi akuntansi dan tata kelola aset daerah.
“Rekomendasi BPK mencakup kebijakan akuntansi, pengelolaan kas, piutang, pendapatan, pembiayaan hingga aset,” sebut Haerul.
Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, kata dia, telah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat.
Seluruh hasilnya telah diunggah ke Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk diverifikasi BPK.
“Kami patuh pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujarnya menegaskan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda, serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Lombok Timur.
Haerul berharap sinergi eksekutif dan legislatif tetap solid dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
(Redaksi/PorosLombok)
