PorosLombok.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal melontarkan teguran keras kepada sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kedapatan mengambil keuntungan sepihak dari belanja bahan baku program Makan Bergizi Gratis pada Senin (22/6/2026).

“Masih ada SPPG yang mencari margin atau untung tambahan dari bahan baku, akhirnya kualitas menjadi menurun,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal.

Lalu Iqbal menyampaikan temuan tersebut setelah dirinya turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke beberapa lokasi guna memastikan kualitas makanan yang diterima oleh anak-anak.

“Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan dari bahan baku, alhamdulillah,” katanya.

Ia sangat menyayangkan sikap segelintir oknum pengelola yang dinilai tega menurunkan kualitas gizi makanan demi mengejar keuntungan finansial pribadi di luar ketentuan resmi pemerintah.

“Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini, tobat, istigfar, dan luruskan niat,” ujarnya.

Mantan duta besar tersebut memperingatkan dengan tegas agar seluruh penanggung jawab dapur program sosial ini segera menghentikan praktik curang dan kembali pada tujuan awal menyejahterakan masyarakat.

“Saya orang pertama yang akan meminta satgas dan BGN menangkap serta menutup SPPG yang melakukan itu,” jelasnya.

Langkah hukum progresif siap ditempuh oleh pucuk pimpinan daerah demi melindungi hak mendapatkan makanan sehat bagi generasi muda dari tindakan manipulasi anggaran belanja.

Pemerintah daerah memastikan tidak akan memberikan ruang toleransi sedikit pun bagi pengelola yang terbukti mementingkan keuntungan komersial di atas kesehatan gizi anak-anak didik.

Pengawasan ketat terhadap rantai pasok bahan makanan di setiap satuan pelayanan kini menjadi fokus utama instansi terkait demi menjaga standar mutu menu harian.

Komitmen pembenahan sistem distribusi ini sengaja dipertegas di hadapan massa aksi agar masyarakat turut aktif mengawal transparansi pelaksanaan program nasional tersebut di lapangan.

Melalui peringatan terbuka ini, sistem kendali mutu makanan di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal tanpa adanya kebocoran anggaran belanja bahan baku.

“Langkah tegas ini mutlak diperlukan demi memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berubah menjadi asupan gizi berkualitas tinggi bagi anak-anak,” pungkasnya.*