(PorosLombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Kejaksaan Negeri menyatakan komitmen bersama mengawasi setiap rupiah anggaran agar tidak lagi ada celah untuk main mata.
Hal ini ditegaskan lewat penandatanganan nota kesepakatan (MoU) tentang bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Senin (28/7).
MoU tersebut diteken langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Hendro Wasisto, sebagai bentuk penguatan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Pendampingan hukum itu mutlak. Jangan sampai ada kegiatan yang keluar jalur karena main-main dengan aturan,” tegas Bupati Haerul Warisin.
Menurutnya, pemerintahan yang baik harus dilandasi dengan kepatuhan terhadap hukum. Ia menekankan, keberhasilan pembangunan tak cukup hanya dinilai dari besarnya anggaran, tapi dari cara kerja yang taat aturan dan tepat sasaran.
“Pemerintahan yang bersih tidak bisa hanya diklaim dari ucapan. Masyarakat harus bisa menilai dari hasil yang dirasakan. Pendampingan hukum jadi tameng agar tidak ada lagi yang coba-coba,” tegasnya.
Sementara itu, Kajari Lombok Timur Hendro Wasisto menegaskan bahwa pihaknya akan mendampingi pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
“Tugas kami bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan tidak ada yang main mata dengan uang rakyat,” ujar Hendro.
Kejaksaan juga akan turut memperkuat pemahaman hukum di tingkat desa agar pengelolaan dana desa tidak rawan disalahgunakan.
Selain itu, pendampingan akan mencakup perlindungan aset milik daerah agar tidak mudah diklaim atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, para asisten, kepala OPD, camat, serta Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD).
Kerja sama ini diharapkan benar-benar dijalankan, bukan sekadar simbolik. Dengan keterlibatan Kejari sejak awal.
Pemkab Lotim berharap jalannya roda pemerintahan makin bersih, transparan, dan tidak lagi memberi ruang bagi mereka yang mencoba bermain di wilayah abu-abu anggaran.
(arul/PorosLombok)
