Oleh: Irsan, Kabid PTKP HMI Komisariat Nurcholish Madjid
–––––––––
OPINI – Tak ada bangsa yang tumbuh besar di atas politik yang gaduh dan ekonomi yang rapuh. Sejarah membuktikan, stabilitas politik dan ekonomi merupakan dua fondasi kembar yang menopang kemajuan.
Tanpa keduanya, pembangunan hanya menjadi jargon kosong—kapal besar yang kehilangan arah di tengah badai kepentingan.
Sebagai kader HMI Komisariat Nurcholish Madjid, penulis menilai bahwa Indonesia kini menghadapi paradoks serius. Kita memiliki banyak politisi, tetapi kekurangan teknokrat yang mampu menata kehidupan publik secara rasional dan berkeadilan.
Politik kerap menjadi arena manuver kekuasaan, bukan wadah perumusan kebijakan. Akibatnya, persoalan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan lemahnya daya saing terus berulang tanpa solusi struktural. Akar persoalannya ialah politik yang kehilangan arah moral dan kepercayaan publik.
Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay menegaskan, pembangunan ekonomi hanya bisa tumbuh di atas institusi politik yang stabil dan dapat dipercaya. Pandangan ini menjadi cermin bagi Indonesia hari ini.
Ketika politik lebih banyak diwarnai intrik elite ketimbang keberpihakan pada rakyat, legitimasi kekuasaan perlahan terkikis. Nurcholish Madjid—tokoh yang menjadi inspirasi nilai perjuangan HMI Komisariat Nurcholish Madjid—mengajarkan bahwa politik dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang: politik yang korup melahirkan ekonomi timpang, dan ekonomi yang timpang mengguncang stabilitas politik. Keadilan bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi kekuasaan yang sah.
Namun, stabilitas bukan berarti meniadakan kritik. Demokrasi sejati justru tumbuh dari ruang dialog dan perbedaan yang beradab. Politik yang sehat seharusnya mendengar, bukan membungkam.
Ketika etika politik absen, demokrasi berubah menjadi panggung populis penuh janji, miskin solusi. Politik tanpa moral hanya akan melahirkan kebijakan tanpa arah dan kekuasaan tanpa legitimasi sosial.
Di sisi lain, ekonomi yang kuat tidak bisa dilepaskan dari tatanan politik yang bersih dan teratur. Joseph E. Stiglitz mengingatkan, ketimpangan ekonomi bukan hanya problem moral, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas sosial dan politik.
Ketika harga-harga melambung, pekerjaan langka, dan jurang sosial melebar, kemarahan publik mudah berubah menjadi krisis kepercayaan. Sejarah 1998 membuktikan, krisis ekonomi bukan semata krisis mata uang, melainkan krisis legitimasi kekuasaan.
Karena itu, dibutuhkan political will nyata dari pemerintah untuk melakukan pembenahan mendasar. Reformasi birokrasi, supremasi hukum, dan kepastian regulasi adalah keharusan. Kepastian hukum bukan hanya untuk investor, tetapi juga bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang menopang ekonomi nasional.
Jika hukum dapat dibeli dan kebijakan mudah berubah mengikuti kepentingan politik, kepercayaan publik akan runtuh. Padahal, kepercayaan publik adalah mata uang paling berharga dalam sistem demokrasi.
Sebagai bagian dari HMI Komisariat Nurcholish Madjid, penulis percaya bahwa perubahan sejati dimulai dari integritas moral dan tanggung jawab sosial. Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi bangsa besar—sumber daya alam yang melimpah, demografi produktif, dan energi sosial yang kuat.
Namun tanpa stabilitas politik dan ekonomi yang lahir dari keadilan serta kepercayaan publik, semua potensi itu akan sia-sia. Adam Smith dua abad lalu telah mengingatkan, “kemakmuran bangsa tidak diukur dari banyaknya emas di perbendaharaan negara, melainkan dari kemampuan rakyatnya bekerja dan sejahtera.”
Maka, stabilitas sejati bukanlah hasil pembungkaman, melainkan buah dari kepercayaan dan keberpihakan. Politik yang beretika, ekonomi yang inklusif, serta kepemimpinan yang bekerja untuk rakyat adalah fondasi sejati kemajuan bangsa.
Di atas prinsip itu, HMI Komisariat Nurcholish Madjid menegaskan pentingnya etika politik dan ekonomi yang berkeadilan sebagai jalan menuju masa depan Indonesia yang bermartabat.
(Redaksi/PorosLombok)
