Lombok Tengah, PorosLombok.com –
Diduga belum adanya kejelasan tindak lanjut dari realisasi ADD, puluhan warga desa kabul kecamatan praya barat daya lombok tengah geruduk kantor desa.
Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat bergerak desa kabul, menuntut kepala desa untuk memberikan transparansi terkait anggaran.
Hal itu disampaikan wayan salah satu koordinator dari perwakilan aliansi masyarakat bergerak desa kabul yang digelar secara terbuka di depan kantor setempat, kamis pagi (16/2)
Wayan menyebutkan, adapun hal yang ingin disampaikan oleh perwakilan dari masyarakat, terkait pembangunan desa yang nyatanya belum baik-baik saja. karena hasil penyelidikan warga masih banyak jalan-jalan desa yang rusak dan kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga pihaknya meminta kepada pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas kinerjanya yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam surat tuntutannya aliansi masyarakat bergerak desa kabul mendorong adanya transparansi anggaran serta keberpihakan kepala desa dalam perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat desa menuntut kelanjutan pembangunan serta meminta perlindungan bagi warga atas wabah PMK yang sudah meresahkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, sebagai amanat undang-undang kepala desa kabul diharapkan dapat profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. dan segera merealisasikan visi-misi yang telah dijanjikan sebelum terpilih sebagai kepala desa.
“Intinya realisasi anggaran desa ini sangat kami pertanyakan karena dirasa tidak memihak pada kepentingan masyarakat” ungkapnya.
Terkait tuntutan ini lanjutnya, tidak hanya dilihat sebagai tontonan tanpa ada respon apa-apa dari kepala desa. Persoalan masyarakat ini supaya dapat di terima dengan baik agar menjadi evaluasi kedepannya, sehingga pembangunan yang ada di desa kabul dapat berjalan baik.
Menanggapi hal tersebut kepala desa Kabul Sahurim ditengah massa aksi menyampaikan bahwa, dalam pengalokasian dana desa sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, walaupun pihak desa sudah sering melakukan musyawarah desa, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan.
“Anggaran tersebut juga termasuk untuk alokasi anggaran BLTD, dan untuk Fisik, banyak terserap untuk penanganan Covid-19,”akunya.
Kemudian terkait penangan PMK, pihak desa sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, terbukti dengan banyaknya petugas yang turun untuk melakukan vaksinasi.
“Bahkan saya sudah perintahkan para kadus untuk mendata, namun setelah petugas turun banyak masyarakat yang menolak ternaknya disuntik,” ujarnya.
Padahal sambungnya , Pemerintah sudah mengeluarkan dana sangat banyak untuk menangani PMK ini, seperti untuk pembelian obat dan sebagainya,
Terakhir Sahurum, mengatakan terkait visi-misinya yang belum dijalankan, karena banyaknya kendala yang harus di hadapi seperti wabah Covid-19,dan sebagainya.
(Red)
