PorosLombok.com – Komisi III DPRD Lombok Timur menggelar inspeksi mendadak ke pabrik porang di Kecamatan Pringgabaya guna merespons keluhan manajemen terkait minimnya pasokan bahan baku lokal pada Senin (29/6/2026).

​“Kita melihat keterbatasan pasokan bahan baku porang di Lombok Timur masih menjadi kendala utama operasional pabrik saat ini,” ujarnya.

​Anggota Komisi III DPRD Lombok Timur Paruk Bawazier mendorong instansi terkait segera mengedukasi para petani agar beralih ke pola agribisnis modern. Penguasaan aspek teknologi pengolahan dinilai krusial agar hasil panen memenuhi spesifikasi industri.

​“Kami sudah berbicara dengan Kadis Perindustrian untuk mendorong masyarakat, khususnya para petani, agar mereka melek teknologi,” jelasnya.

​Langkah hilirisasi di dalam daerah menjadi target utama parlemen demi menyetop pengiriman umbi mentah ke luar provinsi. Komisi III berkomitmen menjaga perputaran ekonomi porang tetap berada di wilayah Lombok Timur guna mendongkrak pendapatan daerah.

​“Pemerintah ingin agar Lombok Timur bisa mengolah porangnya sendiri dengan baik, menghasilkan umbi berkualitas, dan langsung diproses di pabrik lokal,” katanya.

​Guna mematangkan ekosistem tersebut, lembaga legislatif segera mengagendakan rapat kerja gabungan bersama instansi perindustrian dan pertanian. Pertemuan itu bakal membahas skema penyediaan tenaga pendamping khusus bagi kelompok tani di lapangan.

​“DPRD menyerap aspirasi tersebut dan berencana mengadakan rapat lanjutan untuk membahas pengadaan tenaga pendampingan bagi petani,” ujarnya.

​Paruk menilai manajemen pabrik wajib merilis regulasi yang transparan mengenai kriteria bobot minimal umbi yang bisa diterima. Standardisasi mutu ini penting agar posisi tawar petani meningkat dan tidak dipermainkan oleh tengkulak.

​“Diperlukan kejelasan mengenai standar umbi porang yang boleh masuk ke pabrik, seperti kriteria berat dan standarisasi lainnya,” katanya.

​Merespons pengawasan parlemen tersebut, Kepala Dinas Perindustrian Lombok Timur Lalu Alwan Wijaya membenarkan adanya ketimpangan antara kapasitas produksi mesin dengan ketersediaan bahan baku dari ladang lokal yang masih di bawah target harian.

​“Sebuah sentra pengolahan tentu membutuhkan banyak bahan baku, namun kondisi saat ini menunjukkan pasokan internal masih sangat kurang,” ujarnya.

​Demi menjaga roda produksi pabrik tetap berputar, pihak pengelola terpaksa mendatangkan pasokan tambahan dari luar daerah. Pengiriman logistik porang kini mengandalkan pasokan dari Pulau Sumbawa, Lombok Utara, hingga wilayah Nusa Tenggara Timur.

​“Because kekurangan tersebut, bahan baku porang banyak didatangkan dari luar daerah, seperti dari NTT, Sumbawa, dan juga Lombok Utara,” jelasnya.

​Sebagai solusi jangka panjang, Dinas Perindustrian kini memfasilitasi kemitraan strategis antara kelompok tani dengan pihak ketiga. Program ini diperkuat oleh intervensi Kementerian Sosial yang menyalurkan bibit gratis bagi warga miskin ekstrem.

​“Kementerian Sosial memfasilitasi warga miskin ekstrem dengan bantuan bibit porang yang sudah terikat dalam Memorandum of Understanding,” katanya.

​Alwan optimistis sektor budidaya tanaman umbi ini menjanjikan margin keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat. Nilai keekonomian yang tinggi dan pasar yang jelas diharapkan mampu merangsang minat investasi pemuda tani di pedesaan.

​“Peluang ini dibuka seluas-luasnya demi kemakmuran bersama karena dari segi harga dan biaya usaha keuntungannya sudah terlihat jelas,” ujarnya.

​Saat ini, pihak manajemen sedang menuntaskan pengurusan dokumen administrasi perdagangan internasional di Balai Karantina Pusat. Pemerintah daerah menargetkan izin sertifikasi Instalasi Karantina Tumbuhan bisa terbit dalam pekan ini juga.

​“Saat ini pihak pengelola sedang dalam tahapan proses untuk melakukan ekspor, ada satu izin dari Balai Karantina Pusat,” katanya.

​Pemerintah daerah mengonfirmasi bahwa seluruh agen penghubung dan pelabuhan tujuan di negara mitra sudah menyatakan kesiapan logistik. Kelancaran administrasi di luar negeri memastikan komoditas daerah aman saat memasuki pasar internasional.

​“Di sisi lain, segala urusan clearance sudah siap, jika izin pusat selesai hari Kamis maka diharapkan mempercepat proses ekspor perdana,” pungkasnya.*