LOTIM – PorosLombok.com | Mahalnya biaya pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi perbincangan publik. Betapa tidak, kegiatan anak yang hanya berlangsung 1-2 jam sehari itu lebih mahal daripada SD.
Ditanya perihal itu, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Rasyid Ridho tak menampik adanya fakta seperti itu.
Menurut dia, terdapat beberapa musabab kenapa kemudian sekolah PAUD berbiaya mahal. Salah satu sebabnya, terang dia, sejauh ini PAUD belum menjadi perhatian pihak dinas secara penuh.
“Kenapa? Karna sampai saat ini fokus kita baru sampai pra SD satu tahun. SPM juga, fokus kita umur satu tahun sebelum masuk SD,” ujar Rasyi Ridho menjawab poroslombok.com, Senin (30/10/2023).
Ia menambahkan, sekolah PAUD tidak masuk dalam program wajib belajar 9 tahun, sehingga tidak dibiayai oleh pemerintah secara penuh. Karenanya, partisipasi orang tua sangat diharapkan.
Lantaran itu, pihaknya kemudian lebih menitik beratkan pada peningkatan akses untuk memastikan agar anak usia 5-6 harus masuk sekolah, satu tahun sebelum masuk SD.
Ikhwal biaya mahal, Rasyid mengemukakan bahwa sejatinya pihaknya menyiapkan beberapa strategi. Pertama, sekolah PAUD tidak diwajibkan untuk menggunakan pakaian seragam.
“Tidak ada kewajiban PAUD untuk seragam. Termasuk TK juga, mau pake seragam mau tidak, silahkan. Sekali lagi tidak diwajibkan,” ucapnya.
Kedua, terkait dengan paradigma baru dalam penerapan kurikulum merdeka yang sudah barang tentu membutuhkan biaya lebih, dikarenakan para guru tidak bisa menyediakan satu jenis kegiatan saja, tetapi harus menyediakan tiga jenis kegiatan dalam sehari.
Ditambah lagi jika guru mengadakan pembelajaran berdasarkan aspirasi, yang kesemuanya itu membutuhkan biaya sendiri-sendiri. Maka sekali lagi, partisipasi orang tua sangat dibutuhkan terkait layanan pendidikan tersebut.
“Misalnya, ketika ini sudah direncanakan oleh guru, alat-alatnya sudah disediakan, kemudian tiba-tiba anak memilih permainan lain yang membutuhkan peralatan yang berbeda, ini tentu saja membutuhkan biaya lagi,” terang dia.
Ketiga, adanya penerapan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang juga membutuhkan biaya sendiri karena bukan intera. Secara teori projek ini dikatakan tidak mahal biaya, tetapi pada praktiknya tidak pernah ada kegiatan yang tidak berbiaya.
Selanjutnya yang keempat, yakni berkenaan dengan layanan non kependidikan tentang pemantauan kepemilikan NIM, pemantauan tumbuh kembang, pemberian makanan tambahan, ada kelas orang tua dan lain-lain.
“Kalo misalnya kita kumpulkan orang tua sekali sebulan, ini biayanya dari mana?. Kan nggak mungkin kita kumpul-kumpul ndak minum, ndak apa gitu. Terus kita datangkan petugas dari luar untuk memberikan pencerahan, kan semuanya itu butuh biaya,” katanya.
Sejatinya PAUD mendapatkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Hanya saja besarannya belum bisa mengcover layanan yang ada, yaitu hanya 600 ribu per anak per tahun.
Jika dihitung rata-ratanya hanya 50 ribu per bulan. Sedangkan jika sekolah mengadakan kelas orang tua setiap bulan, sudah barang tentu biayanya melebihi anggaran yang ada. Belum lagi sekolah memikirkan honor para guru.
“Oleh karna itu, kenapa PAUD ini jadi mahal? Ya jawabannya itu tadi, kebutuhan kita tinggi, sementara fokus kita tidak ke situ,” demikian Rasyid Ridho.
(PL/Anas)
