Lombok Timur, PorosLombok.com– Komisi III DPRD Lombok Timur mulai gerah dengan kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam rapat kerja bersama Baznas dan jajaran direksi BUMD, Rabu (9/4), Komisi III, Faruq Bawazier, melontarkan kritik tajam.

Dia menyoroti tumpang tindih utang piutang dan tidak transparannya laporan biaya operasional yang disampaikan. Faruq menyebut banyak hal yang belum dijabarkan secara rinci, sehingga menyulitkan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Komisi III butuh data utuh dan transparan. Utang piutangnya berapa? Biaya operasionalnya ke mana saja? Ini semua harus dijelaskan secara detail,” kata Faruq dengan nada tegas.

Namun bukan itu saja. Faruq juga menyinggung hal yang jauh lebih strategis, pengelolaan sumber daya alam (SDA). Ia mengaku heran karena Lombok Timur yang kaya SDA, justru belum memiliki BUMD yang berani masuk ke sektor pengolahan bahan bangunan.

“Kita punya batu, kerikil, dan SDA lainnya, tapi malah dibawa ke luar daerah, diolah di sana. Nanti, waktu kita mau bangun, kita beli lagi dari mereka. Ini ironis,” ujarnya tajam.

Menurutnya, sudah saatnya BUMD berani naik kelas. Jangan hanya main di bisnis skala kecil yang tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Kenapa kita tidak bikin pabrik pengolahan sendiri? Kenapa tidak bikin BUMD yang khusus urus sektor kontraktor dan bahan bangunan? Lombok Timur bisa mandiri kalau mau,” tegasnya.

Faruq menilai BUMD harus melihat peluang bisnis jangka panjang yang bisa menopang pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

“Wilayah kita luas, SDA kita melimpah. Tapi kalau kita terus pasif, potensi itu akan terus diambil pihak luar. Sementara kita hanya jadi penonton,” tandasnya. (Arul/PorosLombok)