(PorosLombok.com) – Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya tampil tegas dalam sidang paripurna DPRD, Ia membongkar isi draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan menjawab satu per satu sorotan tajam dari fraksi DPRD.Selasa (22/7).
Rapat paripurna itu menjadi penanda awal pembahasan serius arah kebijakan pembangunan Lombok Timur lima tahun ke depan. Fraksi-fraksi di DPRD sepakat, raperda RPJMD bisa dibahas lebih lanjut.
“Kami apresiasi DPRD yang sepakat membahas lebih lanjut. Semua masukan dan kritik telah kami tampung untuk penyempurnaan RPJMD ini,” ujar Edwin.
Di hadapan forum terhormat itu, Edwin membeberkan enam isu strategis utama yang akan menjadi fondasi pembangunan, antara lain penanganan kemiskinan, penguatan sektor ekonomi, pemerataan infrastruktur, digitalisasi pemerintahan, perlindungan sosial, hingga mitigasi bencana.
Tak hanya itu, delapan misi pembangunan, delapan prioritas, dan 16 program unggulan sudah disiapkan untuk mendongkrak perubahan di Lombok Timur. Termasuk pelayanan kesehatan yang menjangkau pelosok, akses pendidikan yang merata, dan kemandirian usaha lokal.
“Visi Lombok Timur Smart 2029 bukan sekadar jargon. Ini disiapkan dengan strategi konkret,” tegasnya.
Namun yang paling disorot adalah soal data bansos dan angka kemiskinan ekstrem. Banyak fraksi DPRD mempertanyakan akurasi data dan ketidaksesuaian penerima bantuan di lapangan.
Edwin pun tidak mengelak. Ia mengaku data kemiskinan ekstrem tahun 2024 tercatat 3,21 persen atau sekitar 15 ribu keluarga. Namun hingga kini data rinci dari BPS belum diterima.
“Karena itu, kami minta desa dan kelurahan segera mendata ulang. Sudah 252 desa yang mengirimkan data ke Dinas Sosial,” bebernya.
Soal bantuan pangan yang kini berjalan, Edwin menyebut 129.438 warga menerima 20 kg beras untuk bulan Juni dan Juli dari Badan Pangan Nasional.
Pemutakhiran data penerima bansos, lanjut Edwin, dilakukan minimal tiga bulan sekali oleh operator desa. Bahkan masyarakat bisa mengajukan perubahan sendiri lewat aplikasi Cek Bansos.
Dari sisi indikator makro, Edwin menargetkan PDRB naik dari Rp17,66 Miliar menjadi Rp20,85 Milyar pada 2029. Sementara tingkat kemiskinan ditekan dari 15,63 persen menjadi 10,53 persen.
“Semua target itu bukan mimpi. Tapi hasil kalkulasi terukur. Kami butuh sinergi penuh dari DPRD dan masyarakat,” tandasnya.
(arul/porosLombok)
