(PorosLombok.com) – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB terus berjalan. Sejumlah pejabat eselon II Pemprov NTB mulai memaparkan visi dan gagasan strategis pembangunan daerah, salah satunya Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Ahsanul Khalik.
Dalam pemaparannya, Khalik menegaskan bahwa ide dan gagasan yang ia tawarkan sepenuhnya berpijak pada peran utama Sekda sebagai penggerak birokrasi sekaligus pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
“Apabila amanah tersebut menjadi takdir dan kepercayaan diberikan kepada saya sebagai Sekda NTB, maka ide dan gagasan yang saya bawa sepenuhnya berangkat dari tugas utama sekda,” tegas Khalik, Kamis (25/12/2025).
Mantan Kepala Dinas Sosial NTB itu menekankan fokus pada penguatan Triple Agenda Pembangunan Provinsi NTB, mulai dari percepatan penurunan kemiskinan hingga kemiskinan ekstrem nol pada 2029, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata NTB yang mendunia.
Menurut Khalik, agenda tersebut tidak boleh berhenti sebagai arah kebijakan semata. Dibutuhkan kerja birokrasi yang terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak langsung hingga ke tingkat desa.
Di sinilah, kata dia, posisi Sekda menjadi kunci. Sekda berperan memastikan seluruh kebijakan, anggaran, dan kinerja perangkat daerah bergerak dalam satu arah dan satu sistem kerja pemerintahan.
“Sehingga pembangunan daerah berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Khalik memosisikan Program Desa Berdaya sebagai delivery system utama Triple Agenda NTB. Program ini diproyeksikan sebagai mekanisme pelaksanaan pembangunan agar kebijakan benar-benar sampai, bekerja, dan memberi dampak nyata di tingkat tapak.
Pendekatan tersebut dijalankan melalui reformasi birokrasi yang berdampak, sekaligus tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap risiko bencana, mengingat NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
“Atas dasar itu, ada tiga ide dan inovasi kunci yang akan saya dorong apabila diamanahkan sebagai Sekda NTB,” kata Khalik.
Pertama, integrasi kebijakan dan anggaran untuk percepatan penurunan kemiskinan hingga kemiskinan ekstrem nol pada 2029. Melalui Program Desa Berdaya, Sekda sebagai Ketua TAPD memastikan seluruh kebijakan, program, dan anggaran lintas perangkat daerah benar-benar bertemu dan bekerja di desa-desa prioritas, terutama kantong kemiskinan.
Pendekatan berbasis data by name by address menjadi pijakan agar perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar terintegrasi secara tepat sasaran. Dalam kerangka reformasi birokrasi, perangkat daerah diarahkan bekerja lintas sektor dengan indikator kinerja berbasis dampak nyata, bukan sekadar serapan anggaran.
Kedua, penguatan ketahanan pangan berbasis desa yang tangguh bencana. Ketahanan pangan NTB, menurut Khalik, perlu diperkuat dengan menjadikan desa sebagai basis produksi, distribusi, dan cadangan pangan, yang terintegrasi dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Melalui Desa Berdaya, pemerintah daerah mendorong penguatan desa sentra produksi pertanian, perikanan, dan pangan lokal, integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir hingga pasar, serta penguatan cadangan pangan daerah secara berkelanjutan.
Ketiga, pengembangan pariwisata NTB yang mendunia, inklusif, dan berbasis desa. Pariwisata dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Melalui Desa Berdaya, penguatan desa wisata dan UMKM lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata berbasis komunitas, serta tata kelola destinasi yang aman bencana dan berkelanjutan diarahkan menjadi satu kesatuan kebijakan.
Ketiga gagasan tersebut dijalankan melalui peran Sekda sebagai chief integrator tata kelola pemerintahan daerah, dengan memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung.
“Program Desa Berdaya tidak hanya menjadi program pembangunan, tetapi menjadi mekanisme kerja pemerintahan daerah,” tegas Khalik.
Ia berharap, dengan dukungan birokrasi yang profesional dan reformasi yang berdampak, seluruh kebijakan benar-benar bekerja di desa, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
“Dengan demikian, visi NTB Makmur Mendunia tidak hanya menjadi slogan, tetapi dirasakan nyata oleh seluruh masyarakat Bumi Gora,” pungkasnya.
(Redaksi/PorosLombok)
