(PorosLombok.com)– Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Edi Murboyo meresmikan fasilitas baru milik Polres Lombok Timur guna mempercepat administrasi kendaraan Selain itu, sarana modern ini bertujuan memangkas birokrasi serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat setempat. Sabtu (21/02).
Oleh karena itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memberikan apresiasi tinggi terhadap pembangunan infrastruktur kepolisian yang semakin representatif tersebut. Bahkan, beliau menilai fasilitas ini sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melayani rakyat.
”Keamanan adalah fondasi utama, tidak akan pernah ada otonomi daerah yang berjalan baik tanpa adanya stabilitas keamanan,” ujar Bupati.
Selanjutnya, langkah jajaran kepolisian dalam menjaga kondusivitas wilayah, terutama saat momen ibadah bulan suci, turut mendapat pujian khusus. Sebab, koordinasi antarinstansi kini menjadi kunci utama terciptanya rasa aman bagi warga.
Namun, Irjen Pol Edi Murboyo menegaskan bahwa bangunan fisik tersebut merupakan simbol komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang unggul. Maka, pihaknya berjanji terus melakukan inovasi demi kemudahan akses bagi seluruh elemen masyarakat.
”Polri berasal dari masyarakat, oleh karena itu Polri dan masyarakat harus benar-benar bersatu dan berkolaborasi dalam menjaga keamanan,” jelasnya.
Selain itu, jenderal bintang dua tersebut memberikan instruksi tegas kepada seluruh personel agar menjauhi segala bentuk praktik pungutan liar. Jadi, integritas petugas menjadi syarat mutlak dalam meraih kepercayaan publik di gedung baru tersebut.
Di samping prosesi formal, Kapolda NTB bersama Ketua Bhayangkari Daerah menyalurkan bantuan sosial serta memberikan perhatian bagi kader posyandu. Pasalnya, mereka menganggap para kader sebagai garda terdepan kesehatan yang sangat berdedikasi.
Kemudian, rombongan melakukan pemotongan pita secara simbolis dan menandatangani prasasti permanen di area pintu masuk utama kantor. Lalu, para pejabat meninjau langsung berbagai ruang operasional teknis untuk memastikan kesiapan sarana.
Akhirnya, sinergi antara aparat penegak hukum dengan tokoh agama serta Forkopimda memperkuat harapan pertumbuhan daerah. Alhasil, kini masyarakat dapat menikmati standar operasional yang jauh lebih transparan serta akuntabel secara maksimal.*
