PorosLombok.com – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur resmi meluncurkan gerakan transparansi melalui pemasangan spanduk bertema integritas dan sistem informasi berbasis digital pada Senin (13/04/2026).
Langkah strategis ini bertujuan memutus rantai pungutan liar serta praktik korupsi di seluruh kantor unit pelayanan. Manajemen perusahaan pelat merah tersebut kini menerapkan sistem pemantauan berlapis untuk menjamin mutu pelayanan.
“Pemasangan banner No Suap Zone ini sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang berintegritas,” ujar Direktur PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim.
Sopyan Hakim menegaskan bahwa integritas adalah harga mati dalam menjalankan roda operasional perusahaan daerah. Ia memastikan setiap petugas lapangan maupun staf administratif kini berada di bawah pengawasan ketat standar prosedur resmi.
Inovasi pendukung lainnya berupa penempatan kode batang atau barcode di titik-titik strategis yang mudah dijangkau pelanggan. Teknologi ini dirancang untuk menyederhanakan akses data bagi masyarakat luas tanpa harus mengantre di loket.
Transparansi Layanan Publik Melalui Aplikasi Digital PDAM
Melalui pemindaian tersebut, warga bisa langsung terhubung dengan aplikasi resmi yang tersedia pada platform digital. Kemudahan ini memangkas birokrasi panjang yang selama ini sering dikeluhkan oleh para pengguna jasa air bersih.
“Sementara barcode yang kami sediakan memudahkan masyarakat mengakses informasi layanan secara digital,” jelas Sopyan Hakim.
Sopyan Hakim menambahkan bahwa digitalisasi merupakan jawaban atas tantangan keterbukaan informasi publik di era modern. Data mengenai tagihan, gangguan teknis, hingga prosedur penyambungan baru kini tersedia dalam genggaman ponsel pintar.
Optimalisasi sistem aplikasi ini juga diproyeksikan mampu mendongkrak tingkat kepercayaan pelanggan secara signifikan. Transparansi biaya menjadi poin krusial agar tidak ada lagi oknum yang bisa bermain di ruang gelap pelayanan.
Masyarakat memiliki peran vital sebagai pengawas mandiri melalui fitur pengaduan yang tertanam dalam sistem aplikasi tersebut. Pelaporan secara langsung bisa dilakukan apabila konsumen menemukan kejanggalan atau indikasi pelanggaran aturan.
Perusahaan berharap fasilitas digital ini tidak hanya menjadi pelengkap administratif, melainkan senjata utama melawan malpraktik birokrasi. Kehadiran teknologi diharapkan memperkuat budaya kerja yang bersih di lingkungan BUMD Lombok Timur.
“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini, termasuk melaporkan jika ada indikasi pelanggaran,” pungkasnya.
