PorosLombok.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri terkait dugaan skandal jual beli titik lokasi dapur program Makan Bergizi Gratis pada Rabu (24/6/2026).
“Banyak sekali praktik-praktik para APH yang melakukan tindakan-tindakan kesewenang-wenangannya,” ujar Korlap Aksi Baehaqi.
Baehaqi menyatakan bahwa mosi tidak percaya ini mencuat akibat adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat penegak hukum dalam pelaksanaan program sosial nasional tersebut di tingkat daerah.
“Beberapa waktu lalu ada laporan masuk terkait jual beli titip, namun sampai hari ini belum juga diproses,” katanya.
Massa aksi mempertanyakan keseriusan institusi kejaksaan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, mengingat penanganan kasus ini terkesan berjalan di tempat tanpa ada kejelasan hukum.
“Kejaksaan Negeri Lombok Timur sudah kongkalikong dengan para pemilik modal dan korwil,” ujarnya.
Ia menuding adanya kesepakatan rahasia antara pihak internal kejaksaan dengan sejumlah pengusaha serta koordinator wilayah demi mengamankan keuntungan sepihak dari proyek dapur umum tersebut.
“Di tingkat nasional sudah ditangkap para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu,” jelasnya.
Aktivis mahasiswa mendesak agar penegakan hukum di tingkat daerah bisa berjalan selaras dengan Kejaksaan Agung yang telah berani menyeret aktor-aktor utama penikmat anggaran negara.
“Kepala BKN sudah ditangkap, Wakil Kepala BKN sudah diseret,” katanya.
Langkah berani korps adhyaksa di pusat dalam membersihkan lingkaran korupsi program pemenuhan gizi dinilai berbanding terbalik dengan kondisi penegakan hukum yang terjadi di wilayah kabupaten.
“Hei Ibu Kejaksaan, apa kerjaan Anda selama ini, jangan-jangan mereka ini terus menerima suap,” ujarnya.
Pengunjuk rasa mencurigai adanya aliran dana ilegal dari para mitra kerja pemenang proyek kepada oknum pejabat kejaksaan sehingga proses penyelidikan perkara menjadi terhambat.
“Maka saya minta hari ini, Anda siapapun harus memberikan klarifikasi keluar,” jelasnya.
Aliansi mahasiswa menegaskan tidak akan membubarkan barisan sebelum kepala korps kejaksaan setempat keluar menemui massa untuk membeberkan progres penanganan kasus secara transparan.
“Jangan Anda menjadi penakut karena Anda punya tanggung jawab di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur,” pungkasnya.*
