PorosLombok.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menemui langsung ribuan Pekerja Migran Indonesia asal daerahnya yang tengah mengadu nasib di dua perkebunan kelapa sawit raksasa di Malaysia.
Langkah ini bertujuan memastikan pelindungan nyata sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pahlawan devisa di luar negeri. Pertemuan besar penentu nasib buruh migran tersebut berlangsung di wilayah Pahang dan Selangor pada Jumat (19/6/2026).
Di hadapan ribuan pekerja, eks Duta Besar RI untuk Turki ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah memperkuat skema bantuan modal resmi melalui program Kredit Usaha Rakyat khusus.
“Kami ingin memastikan masyarakat NTB dapat berangkat bekerja ke luar negeri tanpa terbebani utang yang memberatkan,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal.
Iqbal menghendaki sistem pembiayaan bersubsidi lewat lembaga perbankan resmi dapat berjalan optimal agar para pekerja bisa menghindari jerat utang berbunga tinggi dari lintah darat.
“Lewat dukungan perbankan dan skema pembiayaan resmi, calon PMI harus bisa berangkat dengan lebih aman,” katanya.
Sektor keuangan menjadi sorotan tajam karena banyak pekerja migran yang kerap kehabisan modal tabungan tanpa bekas setelah bertahun-tahun memeras keringat di ladang sawit negeri jiran.
“Kami prihatin ketika ada PMI yang berangkat dalam kondisi ekonomi terbatas, dan setelah bertahun-tahun bekerja, masih kembali dengan kondisi yang sama,” ujarnya.
Pemprov NTB langsung menggandeng PT Bank NTB Syariah guna mengembangkan program edukasi manajemen keuangan bagi para pekerja beserta keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman.
Beralih ke sektor penunjang kesejahteraan keluarga, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Aidy Furqan menambahkan bahwa pemerintah kini tengah mengkaji penguatan akses perlindungan anak.
Aidy Furqan menjelaskan bahwa perumusan konsep Sekolah Rakyat di wilayah lingkar perkebunan menjadi agenda krusial agar generasi penerus buruh migran tetap mendapatkan hak pengajaran yang layak.
“Kami tengah mengkaji penguatan akses pendidikan bagi anak-anak PMI lewat konsep Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Peninjauan lapangan ini juga melibatkan jajaran direksi perbankan daerah, Kepala Bappeda, hingga aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia guna menyerap aspirasi secara komprehensif.
“Dukungan seluruh elemen ini penting agar tata kelola penempatan buruh migran asal daerah kita semakin sehat dan bebas dari jerat rentenir,” pungkasnya.*
