PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat melakukan pemutakhiran data penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) demi memastikan alokasi ruan dari pusat tepat sasaran pada Jumat (3/7/2026).
“Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta kementerian terkait harus terus diperkuat,” kata Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Perempuan yang akrab disapa Umi Dinda ini menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama kesuksesan program. Langkah penyesuaian ini sengaja diambil guna mengantisipasi kemunculan celah tumpang tindih penerima manfaat di lapangan.
“Jangan sampai perbedaan data justru menghambat masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” ujarnya.
Wagub menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah tingkat dua untuk segera menyetorkan hasil verifikasi terbaru. Penyamaan basis data ini menjadi instrumen penting sebelum proses eksekusi fisik bangunan dimulai.
“Penyelesaian dan pemutakhiran data harus menjadi prioritas kita bersama,” jelasnya.
Eksekutif menginginkan proyek hunian layak ini menjadi stimulus utama dalam menekan angka kemiskinan ekstrem secara berkala. Pemprov tidak ingin penyaluran stimulan berjalan parsial tanpa adanya program pendampingan ekonomi berkelanjutan.
“Program ini harus terintegrasi dengan berbagai program pemberdayaan sehingga keluarga penerima memiliki kesempatan untuk bangkit,” katanya.
Merespons instruksi ketat eksekutif tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) langsung merancang skema penyaringan yang komprehensif. Instansi ini akan mengumpulkan seluruh kepala dinas perumahan rakyat guna menyatukan persepsi regulasi.
“Kami mendorong jajaran wilayah memprioritaskan masyarakat miskin pada desil satu dan desil dua,” kata Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti.
Nelly menjelaskan bahwa penajaman sasaran pada klaster tersebut terbukti efektif mempercepat penurunan angka disparitas ekonomi daerah. Sistem kontrol berkala juga akan diterapkan guna memantau perkembangan fisik bangunan.
“Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menyatukan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan,” ujarnya.
Melalui integrasi data yang solid, pemerintah optimistis penyaluran aset hunian ini akan mendongkrak indeks pembangunan manusia. Pengawasan ketat akan terus bergulir mulai dari tahap administrasi hingga penyerahan kunci rumah.
“Tata kelola yang akurat dan transparan akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.*
