PorosLombok.com – Bupati Lombok Timur Haerul Warisin memilih fokus mengawal nasib ribuan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu ketimbang merespons berbagai komentar miring netizen di media sosial, Rabu (22/7/2026).
“Kami sangat menghormati keputusan Bupati Haerul Warisin yang tidak melayani serangan pribadi di media sosial, tetapi justru menjawabnya dengan pengabdian nyata,” ujar Ketua Barisan Pemuda Nusantara Lombok Timur, Saparwadi.
Apresiasi tersebut diberikan atas keteguhan pimpinan daerah dalam menghadapi dinamika media sosial. Keputusan mengabaikan sindiran digital dinilai sebagai cerminan kepemimpinan matang yang senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat di atas polemik pribadi.
“Di saat sebagian orang sibuk menghina, Bapak Bupati justru sedang memikirkan masa depan ribuan tenaga honorer yang selama ini mengabdi tanpa kepastian status,” katanya.
Saparwadi menambahkan bahwa langkah memperjuangkan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu terbukti menjadi fokus utama pemerintah kabupaten. Upaya ini dihadirkan untuk mengakhiri kecemasan ribuan pegawai tidak tetap yang bertugas di berbagai instansi.
“Beliau memilih menghabiskan energi untuk memperjuangkan hak masyarakat, bukan membalas komentar yang tidak produktif,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menegaskan bahwa penataan tenaga kerja honorer menjadi prioritas program pembangunan daerah. Pihaknya terus menjalin koordinasi intensif bersama pemerintah pusat demi meloloskan usulan penetapan formasi tersebut.
“Saya pernah menjadi tenaga honorer sehingga tahu bagaimana rasanya bekerja penuh tanggung jawab tetapi hidup dalam ketidakpastian karier,” ujar Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin.
Haerul Warisin menjelaskan bahwa pengalaman masa lalu tersebut melahirkan tanggung jawab moral yang besar untuk membela para pegawai. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran serta aturan ketat, ikhtiar diplomasi regulasi terus diperjuangkan secara maksimal.
“Regulasi harus dipatuhi dan kemampuan fiskal negara menjadi tantangan, tetapi selama masih ada ruang berikhtiar kami tidak akan berhenti,” katanya.
Orang nomor satu di Lombok Timur ini memastikan jajarannya mengawal seluruh proses alih status pegawai hingga membuahkan hasil nyata. Kebijakan ini diambil untuk memberi kepastian karier dan kesejahteraan finansial yang lebih layak bagi seluruh tenaga pendukung.
“Selama saya memimpin, perjuangan kalian adalah perjuangan saya karena saya tidak pernah melupakan dari mana saya berasal,” jelasnya.
Kepala daerah tersebut berjanji membuka segala peluang yang memungkinkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah pantang menyerah ini membawa secercah harapan baru bagi masa depan ribuan keluarga tenaga non-ASN di seluruh wilayah kabupaten.
“Saya akan terus berupaya membuka setiap ruang yang memungkinkan agar PPPK Paruh Waktu memperoleh kesempatan menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujarnya.
Keteguhan pimpinan daerah dalam menjaga amanah rakyat menjadi bukti nyata integritas kepemimpinan di Lombok Timur. Kesediaan memperjuangkan nasib masyarakat kecil membuktikan komitmen pemerintah daerah yang bekerja penuh empati dan integritas.
“Keteguhan menjaga amanah dan keberanian mengambil tanggung jawab akan selalu menjadi pegangan utama dalam melayani seluruh masyarakat,” pungkasnya.*
