(PorosLombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meluapkan kegundahannya saat menyaksikan potret kemiskinan yang masih mengakar kuat di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (08/01/2026).
Di balik megahnya deretan hotel bintang lima yang berjejer di sepanjang pesisir Malaka, terselip realitas pahit ratusan warga yang masih bergelut dengan status miskin ekstrem dan hunian tak layak.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini secara blak-blakan menyentil ketimpangan yang terjadi di depan mata, di mana pariwisata kelas dunia berkembang pesat namun warga lokal hanya menjadi penonton.
“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya,” tegas Miq Iqbal.
Merespons temuan rumah-rumah warga yang memprihatinkan, Miq Iqbal langsung memberikan instruksi keras kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan eksekusi renovasi.
“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan. Persoalan hunian menjadi prioritas utama yang harus ditangani agar masyarakat punya tempat tinggal layak dan sehat,” cetus Gubernur Iqbal.
Tak hanya soal atap rumah, Miq Iqbal juga menyoroti fasilitas MCK umum yang terbengkalai, di mana masalah utama bukan pada ketersediaan bangunan, melainkan pada pemeliharaan yang sangat buruk.
Persoalan kian memanas saat para nelayan di Desa Malaka mengadukan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar akibat kerumitan birokrasi barcode yang memakan waktu hingga satu pekan.
Muhid, salah seorang nelayan setempat, mengaku sangat terbebani dengan aturan tersebut karena tuntutan ekonomi mengharuskan mereka untuk melaut mencari nafkah setiap harinya.
“Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami. Semoga sering-sering turun, terutama soal solar ini karena kami harus melaut tiap hari tapi urus barcode saja bisa seminggu,” ungkap Muhid.
Kondisi miris ini diamini oleh Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, yang membeberkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya masih tergolong sangat tinggi dan mengkhawatirkan.
“Data kami mencatat ada 362 individu dari 135 keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem. Kami sangat berharap seluruh program provinsi bisa bersinergi untuk mengeluarkan warga kami dari status ini,” ujar Akmaludin.
Menutup kunjungannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa Program Desa Berdaya akan menempatkan pendamping khusus di setiap desa untuk memastikan potensi pariwisata dan perikanan benar-benar dinikmati oleh rakyat kecil, bukan hanya pemilik modal.
(arul/porosLombok)
