PorosLombok.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mengintensifkan penyelidikan medis guna menekan angka kematian ibu dan bayi yang meresahkan masyarakat, Jumat (22/5/2026).

​Langkah taktis tersebut diambil setelah tim surveilans menemukan sembilan kasus fatalitas serupa selama periode berjalan tahun ini. Pendataan ketat di lapangan terus dilakukan untuk memetakan zona rawan sebaran masalah.

​”Sebagian besar kasus kematian ibu disebabkan oleh pendarahan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Arias Fahrozi.

​Lalu Arias Fahrozi menjelaskan bahwa komplikasi pascapersalinan tersebut menjadi pemicu utama yang mendominasi grafik kehilangan nyawa pasien. Kondisi klinis ini memerlukan penanganan kedaruratan yang cepat dan akurat.

​Manajemen kesehatan daerah kini bergerak meluncurkan program evaluasi menyeluruh terhadap performa bidan desa. Instansi terkait langsung mendatangkan tim dokter spesialis dari rumah sakit rujukan untuk mengurai benang kusut.

​”Pihaknya telah melakukan audit kasus dan mendatangkan tenaga ahli,” katanya.

​Kadis menambahkan bahwa peninjauan rekam medis secara detail genting dilakukan guna mendeteksi letak kelalaian prosedur. Rekomendasi dari para pakar akan langsung diterapkan sebagai standar operasional baru.

​Target besar yang dibidik saat ini adalah memotong akumulasi insiden agar tidak melampaui rapor merah masa lalu. Sebagai pembanding, catatan kelam pada periode kalender sebelumnya menyentuh angka dua puluh kasus.

​”Angka kematian ibu dan bayi di Lombok Timur masih di bawah rata-rata,” jelasnya.

​Ia memaparkan bahwa posisi statistik domestik sebenarnya masih berada dalam kategori aman menurut parameter nasional. Namun, jajaran dinas emoh bersikap jemawa dan tetap memberlakukan status siaga satu.

​Aksi penyelamatan ini mustahil sukses tanpa adanya komitmen kuat dari fasilitas kesehatan tingkat pertama selaku garda terdepan. Kolaborasi strategis dengan klinik swasta juga mulai diperketat dalam hal sistem rujukan cepat.

​”Diperlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.*