(PorosLombok.com) – Musyawarah Wilayah (Muswil) IX DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat tetap digelar meski tanpa kehadiran Sekretaris Wilayah (Sekwil) dan dua Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Muswil yang berlangsung Rabu (24/12/2025) di Kantor DPW PPP NTB itu menegaskan satu hal: roda partai tak berhenti hanya karena satu kursi kosong.
Ketua DPW PPP NTB Muzihir blak-blakan menyebut absennya Sekwil bukan persoalan teknis. Ia menilai ketidakhadiran itu murni sikap penolakan terhadap Muswil.
“Bukan soal hadir atau tidak hadir. Dia memang tidak mau hadir, bahkan tidak mau menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Muswil,” kata Muzihir usai kegiatan.
Meski ditinggal Sekwil, Muzihir memastikan Muswil tetap sah secara aturan. Seluruh administrasi disebut telah ditandatangani Wakil Sekretaris Wilayah, sementara pelaksanaan Muswil merupakan perintah langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
“Ini perintah DPP dan sesuai aturan partai. Jadi tidak ada alasan menyebut Muswil ini tidak sah,” tegasnya.
Absennya Sekwil kembali memunculkan isu retaknya internal PPP NTB yang sebelumnya mencuat pasca Muktamar X PPP di Jakarta. Namun Muzihir menegaskan, organisasi tidak boleh tersandera oleh sikap personal.
Ia juga memberi sinyal tegas soal figur sekretaris ke depan.
Menurutnya, sekretaris DPW harus paham tugas, patuh pada aturan, dan tidak melampaui kewenangan ketua.
“Sekretaris itu kerja administrasi, bukan bikin ribut. Harus tahu batas dan tanggung jawab,” ujarnya.
Selain Sekwil, dua DPC yakni Kota Bima dan Sumbawa Barat (KSB) juga tidak hadir dalam Muswil IX. Muzihir menyebut absennya dua DPC tersebut tidak berpengaruh karena kuorum telah terpenuhi.
“Yang tidak hadir itu faktanya sudah dua periode tidak berhasil. Hadir pun tidak menentukan, apalagi tidak hadir,” ucapnya lugas.
Ketua Panitia Muswil IX PPP NTB Lalu Purniawan Efendi menambahkan, dari total 10 DPC PPP se-NTB, sebanyak delapan DPC hadir. DPC Lombok Utara hadir melalui unsur wakil ketua dan sekretaris.
“Dalam aturan, suara DPC itu satu suara kolektif. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris dihitung satu,” jelasnya.
Muswil IX PPP NTB juga menetapkan lima orang tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan DPW PPP NTB. Tim tersebut terdiri dari unsur DPP yang diketuai langsung Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, unsur DPW PPP NTB, serta perwakilan DPC Lombok Tengah, Sumbawa, dan Dompu.
Sesuai aturan partai, tim formatur diberi waktu sekitar tujuh hari untuk merampungkan struktur kepengurusan, dengan kemungkinan penyesuaian sesuai kebijakan DPP.
(Redaksi/PorosLombok)
