Lombok Tengah, PorosLombok.com – Situasi memanas terjadi di Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah warga menghadang pendirian supermarket yang diduga ilegal dan dikawal oleh preman bayaran.
Dalam video yang beredar, warga tampak menolak aktivitas bongkar muat barang dari kendaraan perusahaan ritel modern tersebut. Bahkan terjadi saling dorong antara warga dan orang-orang yang diduga sebagai preman dari luar desa.
“Bagaimana kami tidak marah, mereka tiba-tiba mau menurunkan barang mereka. Tanpa ada izin dari pemerintah dan kami sebagai masyarakat setempat,” kata Lalu Sikir, warga Selong Blanak, Jumat (25/4).
Kemarahan warga makin menjadi setelah melihat banyaknya orang tak dikenal berjaga di sekitar bangunan supermarket. Mereka menganggap kehadiran preman itu sebagai bentuk intimidasi terhadap warga.
“Ini lah yang membuat kami semakin marah. Mereka ini membawa preman dari luar seolah menantang kami sebagai masyarakat,” sambungnya.
Sikir juga menuding perusahaan memalsukan tanda tangan warga untuk meloloskan proses perizinan. Menurutnya, awalnya warga hanya diminta membuat sertifikat, namun belakangan muncul bangunan ritel modern tanpa sosialisasi.
“Katanya pada warga di bawah untuk membuat sertifikat lahan. Tapi tidak lama kemudian kami melihat ada bangunan supermarket. Kan bingung kita, tiba-tiba ada,” bebernya.
Ia pun menyayangkan pembangunan supermarket yang tidak memiliki area parkir. Sikir khawatir kendaraan pembeli akan menghambat akses jalan warga.
“Masak ada supermarket tidak punya parkir, jangan sampai nanti pembeli mereka parkir di jalan yang akan mengganggu aktivitas warga,” ucapnya.
Penolakan juga datang dari Lalu Purna, warga lainnya. Ia menilai kehadiran ritel modern di tengah perkampungan akan mematikan usaha mikro dan kecil milik warga.
“Ini kan sama saja mau membunuh masyarakat. Makanya kami minta kepada pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk tegas. Apakah mau bela masyarakat atau para pemodal,” tegasnya.
Purna juga mengungkapkan kekecewaan terhadap sikap apatis pemerintah. Meski warga sudah bersuara sejak awal, namun belum ada tanggapan serius.
“Memang kami pernah diundang untuk dimediasi di kantor desa. Tapi ternyata kepala desa sendiri yang tidak hadir. Makanya kami mau gimana lagi kalau sekarang seperti ini,” keluhnya.
Ia pun mengaku khawatir jika situasi ini terus dibiarkan, konflik antara warga dan pihak perusahaan bisa semakin memburuk.
“Karena aksi seperti ini sudah beberapa kali. Tapi sampai sekarang tidak ada langkah kongkritnya,” imbuh Purna.
Sementara itu, Kapolsek Praya Barat AKP Lalu Punia Asmara membenarkan adanya insiden yang melibatkan warga dan pihak perusahaan ritel modern tersebut.
“Iya benar itu terjadi kemarin. Tapi Alhamdulillah dapat diredam,” kata AKP Punia.
Ia menyebut konflik sudah terjadi berulang kali dan bahkan sempat berbuntut saling melapor. Pihaknya telah berupaya melakukan mediasi.
“Tapi insyaallah nanti siang akan ada pertemuan di kantor camat. Mudah-mudahan ada titik terang nantinya,” pungkasnya.
(*/porosLombok)
