PorosLombok.com – Kepala Regional BGN Wilayah Bali Nusra Eko Prasetyo memberikan respons tegas terkait langkah hukum oknum SPPI Ketare terhadap dua warga yang memviralkan video menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berisi belatung pada Rabu (1/4/2026).

​Perselisihan ini bermula saat pihak pengelola dapur melaporkan warga ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Otoritas pusat kini tengah melakukan koordinasi intensif dengan bagian hukum untuk menelaah duduk perkara tersebut secara menyeluruh.

​“Kami sudah koordinasi dengan biro hukum dan humas di pusat, saat ini masih dipelajari dulu,” ujar Eko Prasetyo.

​Selaras dengan hal itu, instansi pembina program gizi nasional ini sedang menunggu arahan lanjutan mengenai langkah perlindungan terhadap masyarakat yang bersikap kritis. Koordinasi lintas biro dilakukan guna memastikan tidak ada tindakan yang mencederai hak suara publik.

​“Boleh, itu harus melapor kalau memang ada temuan-temuan negatif di lapangan,” tegasnya.

​Menanggapi dinamika tersebut, Eko menegaskan bahwa partisipasi warga dalam mengawasi kualitas makanan adalah hak sekaligus kewajiban yang dilindungi. Masyarakat tidak boleh dipolisikan hanya karena menyampaikan fakta terkait standar kelayakan pangan yang dibagikan.

​“Kita selidiki dulu apakah ada unsur lain atau keganjilan yang dirasakan pengelola sehingga menempuh jalur hukum,” katanya.

​Sesuai dengan regulasi, tim internal sedang mendalami alasan di balik keputusan Kepala SPPI yang memilih menempuh jalur pidana terhadap warga sendiri. Penyelidikan ini bertujuan untuk melihat apakah ada motif lain di luar substansi laporan kualitas makanan tersebut.

​“Waktu itu ada belatung, ada videonya juga kan. Itu indikasinya yang membuat adanya tindakan tegas berupa ditutupnya sementara dapur itu,” jelasnya.

​Di sisi lain, kebenaran adanya larva dalam paket makanan tersebut telah terverifikasi secara faktual oleh tim pengawas berdasarkan bukti visual yang beredar. Temuan menjijikkan ini menjadi dasar kuat bagi otoritas untuk membekukan aktivitas dapur yang bersangkutan.

​“Jadi, setiap kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat ya kita langsung suspend,” ujarnya.

​BGN Pastikan Dapur Bermasalah Langsung Diberhentikan Sementara

​Selaras dengan hal itu, sistem pengawasan BGN menerapkan protokol penangguhan operasional secara otomatis bagi setiap unit pelayanan yang mendapat keluhan valid. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan kesehatan para siswa sebagai penerima manfaat utama.

​Laporan khusus mengenai insiden ini telah diteruskan ke pimpinan pusat untuk keperluan investigasi mendalam terhadap rantai pasok bahan baku. Seluruh proses pengolahan di dapur Ketare kini berada dalam pengawasan ketat pasca munculnya temuan kontaminasi tersebut.

​Sementara itu, Jamiatul Munawarah selaku warga yang dilaporkan mengaku merasa sangat dirugikan dengan adanya langkah hukum dari pihak pengelola dapur. Ia merasa dikriminalisasi padahal tujuannya murni untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan jujur.

​“Dalam video itu saya sama sekali tidak menyebutkan nama instansi, nama dapur, maupun alamat spesifik,” ungkap Jamiatul Munawarah.

​Sesuai dengan fakta, ia hanya mengunggah video berdurasi 22 detik yang menunjukkan keberadaan ulat di dalam menu roti yang diterima warga. Postingan tersebut sebenarnya ditujukan sebagai bentuk kritik agar pengelola lebih amanah dalam menjalankan mandat negara.

​“Postingan tersebut sudah saya hapus beberapa menit kemudian setelah suami saya menerima tekanan melalui telepon,” katanya.

​Di sisi lain, Jamiatul menceritakan adanya upaya intimidasi melalui sambungan telepon yang membuat keluarganya merasa terancam secara psikis. Meskipun konten tersebut telah ditarik dari media sosial, namun pihak SPPI tetap bersikeras melanjutkan laporan ke kepolisian.

​“Tujuan saya murni untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan baik demi gizi anak bangsa,” jelasnya.

​Meskipun demikian, warga Desa Ketare ini tetap berharap aparat penegak hukum dapat melihat kasus ini secara jernih dan berkeadilan. Ia tidak ingin niat baik masyarakat dalam mengawal uang negara justru berujung pada jeruji besi akibat laporan sepihak.

​Selaras dengan hal itu, pengawasan publik dianggap sebagai instrumen paling efektif untuk menjaga kualitas program nasional tetap berada pada jalurnya. Keamanan pangan bagi anak sekolah tidak boleh dikompromikan dengan alasan teknis maupun kepentingan kelompok tertentu.

​Lebih lanjut, masyarakat luas kini menanti ketegasan pemerintah dalam melindungi pelapor atau whistleblower demi keberlangsungan program gizi. Integritas penyedia jasa makanan diuji melalui kemampuan mereka menerima kritik dan melakukan perbaikan secara terbuka.

​Menanggapi dinamika tersebut, BGN berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus hukum ini hingga tuntas di tingkat kepolisian. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mitra pengelola dapur akan diperketat guna mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.

​“Saya berharap para pengelola dapur MBG di mana pun berada lebih teliti dan amanah dalam menjalankan tugas dari Presiden,” pungkasnya.*