PorosLombok.com — Pemkab Lombok Timur bergerak cepat merespons gelombang protes warga terkait ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial. Melalui fitur sanggahan di Perlinsos Digital, pemerintah daerah berupaya membenahi akurasi data kemiskinan secara menyeluruh, Selasa (15/9/2026).
Banyaknya kekeliruan data tak lepas dari besarnya populasi Lombok Timur yang kini menembus 1,471 juta jiwa. Jumlah penduduk yang melimpah ini memperbesar risiko kesalahan pencatatan, sehingga perbaikan data secara terpadu menjadi kebutuhan mendesak.
Sekda Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menegaskan komitmen perbaikan tersebut saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Lombok Timur Tahun 2026. Acara ini dihadiri perwakilan OPD, BPJS, PT Pos Indonesia, RSUD, puskesmas, dan pemerintah desa.
Bertempat di Ruang Rapat Utama II Kantor Bupati Lombok Timur, Juaini membeberkan bahwa sesuai arahan Mensos, bakal ada sekitar 4,8 juta perubahan data desil secara nasional yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence.
“Jumlah penduduk kita besar, jadi wajar ada resiko kesalahan pencatatan data yang juga besar. Karena sekarang sudah menggunakan Artificial Intelligence, jadi InsyaAllah September atau minggu kedua Oktober selaras keterangan Mensos,” ujarnya.
Juaini menilai uji coba Perlinsos Digital memberi dampak positif, terutama dalam mempercepat penerimaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemanfaatan sistem digital ini diyakini mampu memangkas kendala birokrasi dan mempercepat akses bantuan bagi warga miskin.
“Ketika proporsi aktivasi IKD telah menyeluruh, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan masyarakat. Ini tugas kita bersama hari ini. Andai persentase IKD tinggi akan mudah melayani warga kita, semakin mudah semakin cepat. Pintu masuk kita adalah IKD,” tegasnya.
Tingginya indeks kepekaan digital Lombok Timur yang berada di peringkat kedua setelah Kota Mataram membuat keluhan warga membanjiri media sosial. Sekda meminta para petugas tidak berkecil hati atau terbawa perasaan saat menghadapi kritik publik di ruang digital.
“Jangan khawatir. Karena itulah psikologis dan psikis antara kita yang melayani dan masyarakat yang dilayani. Jadi tidak usah baper, jangan cepat tersinggung. Niatkan sebagai ibadah, agar kita kuat. Ini merupakan investasi pelayanan untuk semua layanan,” pesannya.
Sebagai langkah transisi sebelum target IKD tercapai penuh, Disdukcapil merangkul berbagai mitra strategis. Kolaborasi bersama BPJS hingga PT Pos diharapkan menjaga kecepatan pelayanan adminduk di tengah perubahan regulasi kependudukan.
Kadisdukcapil Lombok Timur Parihin mengonfirmasi bahwa masyarakat mulai aktif beralih dari KTP fisik ke IKD yang tervalidasi. Peningkatan ini memudahkan warga mendaftar mandiri lewat Perlinsos Digital maupun melalui pendampingan agen di lapangan.
Parihin mengungkapkan peningkatan signifikan pada capaian IKD daerah. Jika pada Desember lalu persentase IKD tervalidasi baru menyentuh 1,6 persen, kini angkanya melonjak drastis hingga mencapai 12,22 persen atau melayani lebih dari 120 ribu warga.
“Kami masih terus melakukan validasi terhadap masyarakat,” tegasnya.
Di tengah pembenahan data, Disdukcapil Lombok Timur juga mencatatkan prestasi membanggakan. Instansi ini menembus posisi 10 besar nasional dalam hal perekaman e-KTP dan ditunjuk mewakili Kabupaten Lombok Timur pada penilaian Zona Integritas tingkat nasional.
Kegiatan sosialisasi ditutup dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada fasilitas kesehatan dan desa dengan pelayanan adminduk terbaik tahun 2026. Penerima penghargaan mencakup RSIA Permata Hati, serta Desa Batuyang, Montong Baan, Pohgading Timur, dan Beriri Jarak.
“Penghargaan ini memicu semangat peningkatan kualitas layanan kependudukan,” pungkasnya.*
