(PorosLombok.com) – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin tampil percaya diri saat mengikuti wawancara Paritrana Award tingkat Provinsi NTB di Mataram, Senin (14/7).
Didampingi Sekda H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati memaparkan strategi jitu Pemkab Lotim soal perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan. Targetnya? Jadi contoh nasional. Bukan kaleng-kaleng.
“Kami sudah lampaui target nasional. Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Lotim tembus lebih dari 30 persen,” ucap Haerul Warisin di hadapan tim penilai.
Pemkab Lotim, kata dia, tidak hanya menyasar pekerja formal. Semua proyek konstruksi dan perusahaan wajib daftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Titik.
Yang menarik, Pemkab juga mewajibkan seluruh perangkat desa, kader, hingga petugas keamanan desa ikut BPJS Ketenagakerjaan.
“Mereka itu ujung tombak pemerintahan. Harus kita lindungi juga,” tandasnya.
Langkah tak biasa juga dilakukan Pemkab terhadap sektor pertanian. Sebanyak 17 ribu petani tembakau akan didaftarkan sebagai peserta. Petani tembakau, Bro!
Warga miskin pun tak dilupakan. Pemkab akan bantu mereka jadi peserta BPJS. Bahkan pekerja migran asal Lotim beserta keluarganya juga masuk dalam skema.
“Semua harus terlindungi, dari desa sampai luar negeri,” katanya.
Yang tak kalah berani, Pemkab Lotim menyasar 73 ribu pelaku UMKM. Mereka bakal diguyur bantuan tunai antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Tapi bukan cuma itu.
“Tahun depan, bantuan itu kami alihkan ke pembayaran BPJS. Ini soal kesinambungan perlindungan,” kata Bupati.
Soal pendanaan, Haerul Warisin tegas menyebut bahwa program ini tak ganggu Dana Desa (DD). Solusinya? Alokasi Dana Desa (ADD) dipakai. “Biar enggak ribet atur regulasi,” katanya enteng.
Bukan cuma uang, Bupati juga pastikan masyarakat bakal dapat edukasi dan pendampingan mulai tahun depan. Jadi bukan sekadar dibantu, tapi juga diberdayakan.
“Yang kami kejar bukan cuma angka, tapi kesejahteraan yang nyata,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Paritrana Award adalah penghargaan dari Presiden RI untuk pemerintah daerah dan pelaku usaha yang dianggap punya komitmen tinggi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Wawancara di Mataram ini adalah tahapan menuju penilaian nasional.
(arul/PorosLombok)
