PorosLombok.com – Karut-marut pendataan bantuan sosial di Kabupaten Lombok Timur memicu sorotan tajam karena banyak warga miskin yang luput dari daftar penerima bansos.

​”Sistem pendataan bansos di daerah kita ini sengaja diacak-acak oleh oknum di Dinas Sosial serta aparatur desa demi menguntungkan kelompok tertentu,” kata Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB), Eko Rahadi, S.H.Rabu (26/08/2026).

​Instansi pemerintah di Lombok Timur dinilai gagal mengintegrasikan sistem data tunggal, sehingga berakibat pada kekacauan validasi Nomor Induk Kependudukan di lapangan.

​”Setiap dinas punya data sendiri-sendiri, mulai dari Dinas Sosial, Pertanian, Kesehatan, hingga Perdagangan, tanpa ada koordinasi yang jelas,” ujarnya.

​Sistem verifikasi tingkat ekonomi masyarakat juga hancur akibat intervensi oknum pejabat desa yang mendaftarkan kerabat mereka sendiri ke dalam kategori warga miskin.

​”Aparatur desa dengan sengaja memasukkan nama keluarga mereka sendiri ke daftar desil bawah agar bisa menikmati bansos secara merata,” katanya.

​Warga miskin yang terdesak kebutuhan ekonomi dan terpaksa meminjam uang di bank kelinci kerap mendapati status kesejahteraannya melonjak tajam secara tidak rasional.

​”Masa orang yang tidak punya rumah sama sekali langsung loncat ke desil tinggi hanya karena tercatat meminjam uang di bank rontok,” ujarnya.

​Sebaliknya, deretan warga berkecukupan yang memiliki aset tanah hektaran justru mulus masuk ke dalam daftar penerima bantuan pemerintah tanpa halangan verifikasi.

​”Tuan tanah yang punya lahan tiga sampai empat hektar dan tidak punya utang bank justru santai menikmati dana bantuan sosial,” katanya.

​Praktik Manipulasi data bantuan ini berjalan sistematis akibat ulah oknum staf desa yang dengan sengaja merubah status tingkat kesejahteraan warga miskin.

​”Semua ini murni permainan oknum staf desa yang pikirannya jahat, mereka tidak pernah ikhlas membantu rakyat miskin yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

​Pernyataan resmi Bupati Lombok Timur yang menyebut muara kekacauan data bansos berasal dari tingkat desa dinilai sangat tepat serta sesuai fakta di lapangan.

​”Apa yang disampaikan Bupati itu 100 persen benar, data penerima bansos memang dipermainkan secara sewenang-wenang oleh oknum staf di kantor desa,” katanya.

​Hasil penelusuran lapangan di tiga desa berbeda memperlihatkan pola kejahatan pendataan yang sama, di mana warga miskin tersingkir secara sistematis dari daftar penerima bantuan.

​”Saya sudah cek langsung di tiga desa, warga miskin di desil tiga dan empat sengaja digeser agar tidak menerima bantuan sama sekali,” ujarnya.

​Kondisi riil masyarakat memperlihatkan ketimpangan fatal, seperti yang dialami janda miskin penanggung anak yatim yang mendadak dianggap kaya oleh sistem pendataan desa.

​”Di depan rumah saya ada Inaq Genas dan Inaq Roi, janda miskin yang tak punya rumah, terdepak dari bantuan cuma gara-gara utang Rp300 ribu,” katanya.

​Praktik curang pendataan bansos ini mencapai puncaknya ketika pengusaha sembako kaya-raya berkulit putih justru terdaftar resmi sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.

​”Orang berkecukupan dan bos sembako di desa saya malah dapat bansos, oknum Dinsos dan staf desa ini jelas-jelas bertindak seperti maling,” pungkasnya.*