PorosLombok.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur memastikan ketersediaan blanko E-KTP dalam posisi aman guna menjamin hak administratif warga pada Rabu (1/4/2026).
Pemerintah daerah bergerak cepat mengamankan belasan ribu keping fisik kartu identitas demi menghindari antrean panjang pasca libur panjang. Langkah ini menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas layanan publik di seluruh wilayah.
“Stok blanko E-KTP saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan dua hingga tiga bulan ke depan,” tegas Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Farihin.
Selaras dengan hal itu, otoritas kependudukan setempat mengantongi amunisi tambahan sebanyak sepuluh ribu keping dari pemerintah pusat sejak medio Maret lalu. Cadangan ini memastikan pelayanan di 21 Unit Pelaksana Teknis tetap berjalan tanpa hambatan teknis.
“Total stok yang tersedia saat ini mencapai sekitar 17.000 keping blanko siap cetak,” ujarnya.
Kejar Validasi Digital Demi Ketepatan Sasaran Bansos
Lebih lanjut, Dukcapil kini mengalihkan fokus pada percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tengah masyarakat. Program ini menjadi instrumen vital dalam menyelaraskan data perlindungan sosial yang dicanangkan Kementerian Sosial.
Menanggapi dinamika tersebut, tim lapangan melakukan sinkronisasi data elemen pekerjaan bagi warga pemohon bantuan pemerintah secara intensif. Validasi ini sangat genting guna memastikan bantuan sosial jatuh ke tangan yang benar-benar berhak.
“Langkah ini kami ambil sebagai upaya antisipasi agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran,” katanya.
Sesuai dengan regulasi, petugas menjalin kolaborasi lintas sektor bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sinergi ini bertujuan menghapus tumpang tindih data yang selama ini menjadi celah kebocoran anggaran negara.
“Pembaruan data juga kami fokuskan pada elemen pekerjaan bagi warga yang memerlukan persyaratan bantuan,” jelasnya.
Di sisi lain, seluruh titik layanan termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP) hingga gerai di rumah sakit tetap beroperasi dengan kapasitas penuh. Pemerintah menjamin proses cetak fisik dan aktivasi digital dapat dilakukan secara simultan oleh warga.
Meskipun demikian, warga diimbau tidak sekadar mengandalkan kartu fisik dan mulai beralih ke identitas digital melalui gawai. Transformasi ini diklaim menjadi solusi paling elegan untuk memutus birokrasi kependudukan yang selama ini dianggap kaku.
“Kami ingin memastikan semua layanan kependudukan berjalan lancar dan mendukung akurasi penyaluran bantuan sosial bagi rakyat,” pungkasnya.*
