Lombok Utara – PorosLombok.com | Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Mariadi, mengungkapkan sedikitnya tenaga teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) KLU sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan di daerah tersebut.
Hal ini di karenakan peran tenaga teknis di sebutnya memiliki peran strategis pada pembangunan yang memang terfokus pada sektor pengembangan infrastruktur.
Namun saat ini, di KLU terbanyak jajaran SKPD yang ada merupakan tenaga kesehatan dan juga pendidikan.
“Saya melihat dari waktu ke waktu, yang paling cepat progres pertambahannya pada jajaran SKPD di KLU, itu pendidikan dan kesehatan,” ucap Mariadi setelah di konfirmasi media ini, Selasa (14/3/2023).
Dikatakannya, memang setiap tahunnya di KLU pendidikan dan kesehatan itu pasti selalu mendapatkan porsi yang paling besar, terlebih dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Setiap pengangkatan pegawai, apakah itu jalur umum maupun P3K, selalu kuota pendidikan dan kesehatan pasti yang paling banyak,” tuturnya.
Untuk itu, di tegaskannya Pemda dalam hal ini juga tidak boleh menutup mata bahwasanya di masing masing SKPD di KLU juga di butuhkan adanya tenaga teknis administrasi.
Terlebih untuk kuota PPPK, hingga di harapkannya nantinya kuota untuk PPPK di KLU itu 5/10, artinya 10 di bidang pendidikan dan kesehatan, dan 5 untuk teknis.
“Berharap juga sebenernya untuk tenaga teknis ini bisa di bukakan keran untuk ikut PPPK, sementara dalam 2 sampai 3 tahun terakhir ini kan, yang paling prioritas untuk mendapatkan kesempatan masuk di PPPK rata-rata guru dan tenaga medis, mereka tetep kita berikan porsi lebih besar, tetapi teknis adminiatrasi juga kita bukakan keran yang seimbang,” jelasnya.
Dirinya melihat, setiap tahun juga pasti ada yang mengalami pergantian, baik itu dengan cara pensiun dan sebagainya, sehingga tenaga teknis pada lingkup SKPD di KLU bisa terisi sesuai bidangnya masing-masing.
“Sehingga apa yang terjadi, supaya temen-temen, saudara kita, yang cukup lama mengabdi sebagai tenaga honorer ini bukan seperti orang yang prustasi, tetapi mereka memang akan di hargai pengabdiannya ketika di bukakakn keran PPPK ini,”
“Sebagai contoh semisal, ketika tenaga honor di hentikan sementara, kan hampir tidak bernyawa pelayanan di masing masing OPD ini. Ternyata yang bener-bener bekerja di masing masing SKPD adalah honorer itu,”
“Mereka malah sangat mengerti, mereka justru yang mengerti permasalahn yang di hadapi sebagai oprator, kemudian juga kalau saya lihat mereka cukup menguasai, supaya mereka ini mendapatkan penghargaan dari pengabdiannya yang panjang, saran saya kepada pemerintah memang di bukakan keran juga pada mereka-mereka yang tenaga teknis administrasi di masing-masing SKPD ini dengan porsi yang seimbang,” demikian Mariadi.
(Yami Ulandari/ PorosLombok)
