Lombok Utara – PorosLombok.com | Beberapa waktu yang lalu, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Djohan Sjamsu melontarkan statmen terkait keberadaan Cidomo di Gili Trawangan.

Orang nomor satu di KLU itu mengatakan, demi percepatan layanan transportasi darat wisatawan di Tramena Pemda KLU akan melakukan perubahan dengan mengganti alat transportasi Cidomo dengan kendaraan Roda 3 (R3) tenaga listrik.

Hal ini dikatakan Bupati usai menyambut kunjungan KEMENBAPPENAS saat meninjau lokasi Abrasi di Gili Tramena (Gili Trawangan, Meno, dan Air) bersama Gubernur NTB pada Januar 2023 lalu.

Dari informasi yang dapatkan, banyak diantara wisatawan asing yang ada di Gili Trawangan yang menyayangkan penggunaan Cidomo ini, menurut mereka dari penggunaan Cidomo tersebut sudah masuk kategori Animal Abuse atau perlakuan kejam terhadap binatang.

Namun banyak juga dari wisatawan yang justru betah dan terbantu dengan adanya Cidomo di Gili Trawangan.

Penolakan Dari Animal Walfare

Liz Martafeni Corporate of Director of Sales and Marketing Hotel Villa Ombak mengungkapkan, adanya Cidomo ini sering pula di keluhkan tamunya.

Bukan hanya saja terkait perlakuan Animal Abusenya, namun juga penggunaan Cidomo di Gili Trawangan justru menjadi pemandangan yang kurang indah untuk dilihat, hingga mengganggu keindahan Gili itu sendiri.

“Masalah Cidomo ini, banyak animal welfare yang tidak setuju, dan mungkin bisa di ganti dengan yang lebih baik dan bersih,” ucapnya setelah di konfirmasi media ini, Kamis (16/3/2023).

*Sebagai Ladang Bisnis, dan Tempat Mengais Rizki Masyarakat Sekitar*

Di Satu sisi, dari adanya Cidomo di Gili Trawangan justru menjadi satu profesi yang sudah dijalankan oleh masyarakat sekitar sudah berpuluh tahun yang lalu.

Hingga kesannya, Cidomo sudah menjadi ciri khas dari Gili Trawangan dan menjadi ladang masyarakat sekitar mengais Rizki di tengah gempuran investor yang berdatangan.

H. Nurdimah satu dari sekian banyaknya kusir (Pengendara) Cidomo di Gili Trawangan menceritakan pentingnya Cidomo bagi masyarakat sekitar, hingga wisatawan.

Ia yang sudah menjadi kusir Cidomo dari tahun 1969 itu tak pernah sekalipun mendengar keluhan tentang adanya cidomo dari wisatawan.

Justru kagetnya, tiba-tiba terdengar isu pergantian yang dilontarkan Bupati Djohan.

“Kita dari semenjak 1969 di sini pak, masih hutan dulu di sini saya sudah jadi kusir, nggak ada keluhan dari touris, malah mereka seneng dan Cidomo ajak yang di pakai,” katanya.

“Sempat saya dengar memang di temen-temen Cidomo kita ini mau diganti pakai sepeda listrik, tapi lihat jalanan kita saat ini disini apa sesuai,” lanjutnya.

H. Nur sapaannya itu menilai Pemda KLU harus mempertimbangkan kembali tentang itu, mengingat banyak dari masyarakat KLU menggantungkan hidup sebagai kusir Cidomo.

“Saya bukan pemilik Cidomonya pak, saya hanya membawa saja, ada kita punya bos, dan banyak juga temen-temen yang hidup sebagai kusir di sini,” tuturnya.

Dikatakannya, alasan bertahannya dia menjadi kusir puluhan tahun dikarenakan penghasilannya pun cukup menguntungkan.

Sedikitnya, para kusir kuda ini akan mendapatkan sekitar Rp300 – Rp500 ribu satu harinya.

Wisatawan akan merogoh kocek sesuai kesepakatan dengan ara kusir, biasanya untuk sekali pengantaran didepan areal Gili Trawangan para kusir ini akan mematok harga Rp 50 ribu, sedang untuk areal belakang Gili Rp100 ribu.

“Modelnya kami berganti sif dengan yang lain, sedikitnya paling Rp300 ribu, kita bagi juga itu dengan Bos, dan orang yang ngasih rumput ke kudanya,” katanya.

Isu Pergantian Cidomo Dari DPRD KLU

Menyoal isu pergantian cidomo ke kendaraan listrik, Wakil Ketua II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Mariadi menilai hal itu akan melahirkan permasalahan baru.

“Jangan sampai ini (cidomo) kita hapuskan dan melahirkan konflik internal dalam masyarakat kita,” ucapnya.

Dikatakannya, sekarang ini yang lebih penting adalah bagaimana melindungi pengusaha lokal yang ada di Gili Trawangan.

Dengan cara sebisa mungkin mempertahankan ciri khas yang ada di tempat tersebut.

“Karena tidak hanya sekedar orang dateng ke Gili Trawangan itu mereka puas melihat pantai dan sebagainya. Namun ada beberapa fasilitas pendukung yang selama ini mereka nikmati, salah satunya cidomo,” tuturnya.

Lebih lanjut Mariadi mengatakan, pergantian yang ingin dilakukan pemerintah harus melalui pengkajian terlebih dahulu.

Hingga penerapannya tidak bisa dipaksakan begitu saja, untuk itu akan membutuhkan waktu yang panjang bagi pemerintah melakukan sosialisasi dan sebagainya.

Dalam satu sisi, angkutan itu diperlukan karena keunikannya, tradisionalnya, ciri khasnya.

“Ini yang mau kita ubah menjadi angkutan modern, kalau itu, kan di mana-mana mereka punya. Justru mereka (wisatawan) datang ke tempat itu bukan tertarik dengan angkutan modern, namun tertarik karena  angkutan tradisional yang kita punya itu,”

Ia menilai pemerintah akan membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan alih transisi dari angkutan tradisional menjadi moderen, itu pun juga sepanjang pemerintah bisa menjiwai keinginan masyarakat yang ada di Gili Trawangan.

(Yami Ulandari/PorosLombok)