Oleh: Muhammad Halqi (Akademisi Universitas Hamzanwadi)
––––––––––––––––
OPINI – Rencana Bupati Lombok Timur untuk menyediakan lahan gratis bagi pembangunan perguruan tinggi negeri (PTN) baru di daerah ini tampak visioner. Kehadiran kampus negeri diyakini bisa membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat.
Namun, di balik gagasan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah langkah ini tidak berisiko mengabaikan perguruan tinggi yang telah lebih dahulu berjuang membangun dunia akademik di Lombok Timur?
Sejatinya, Lombok Timur sudah memiliki sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) yang konsisten mencetak generasi muda terdidik. Mereka hadir bukan hanya sebagai institusi akademik, melainkan juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi lokal.
Ironis, bila kontribusi panjang ini justru dipandang sebelah mata. Apalagi, kampus-kampus tersebut tumbuh dari keterbatasan, dengan daya tahan tinggi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga minimnya dukungan kebijakan.
Memberikan lahan gratis bagi PTN baru tentu patut diapresiasi. Namun, kebijakan itu seharusnya dibarengi dengan langkah nyata untuk memperkuat kampus yang sudah ada.
Perguruan tinggi lokal membutuhkan dukungan pemerintah daerah, baik dalam bentuk fasilitasi riset, pembangunan jejaring dengan dunia usaha, maupun penyediaan infrastruktur yang representatif.
Tanpa keberpihakan tersebut, kehadiran PTN baru justru berpotensi menciptakan ketimpangan. Kampus lama yang selama ini membangun pondasi pendidikan bisa terpinggirkan di rumahnya sendiri.
Pemerintah daerah seharusnya menjadi jembatan sinergi, bukan memicu kompetisi yang tidak sehat. Kehadiran PTN baru bisa menjadi peluang besar apabila diarahkan untuk kolaborasi dan saling melengkapi dengan perguruan tinggi yang sudah ada.
Dengan begitu, semua institusi pendidikan tinggi—baik negeri maupun swasta—dapat bersama-sama berkontribusi mencetak sumber daya manusia unggul dan mendorong kemajuan Lombok Timur.
Pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kebijakan Pemda seharusnya tidak berhenti pada menghadirkan “wajah baru”, melainkan juga memperkuat pilar yang telah berdiri kokoh.
Mengabaikan kontribusi perguruan tinggi lokal sama halnya dengan melemahkan fondasi pendidikan itu sendiri. Jika sinergi yang dibangun, maka Lombok Timur tidak hanya memiliki kampus negeri baru, tetapi juga ekosistem pendidikan tinggi yang kokoh dan berdaya saing.
Catatan Redaksi: Tulisan ini adalah opini pribadi penulis, tidak mewakili sikap redaksi.
