Oleh: Bahri, M.Pd
(Pemerhati Lotim Tercinta)
–––––––––––––––
PorosLombok.com – Kepemimpinan bukan sekadar jabatan formal yang dilekatkan pada seseorang usai memenangkan kontestasi politik. Ia adalah amanah besar yang menuntut keberpihakan pada seluruh rakyat, tanpa diskriminasi dan sekat-sekat politik.
Dalam konteks demokrasi, pemimpin seharusnya menjadi representasi suara mayoritas, namun tetap menjamin hak minoritas. Ia hadir bukan untuk membalas jasa, melainkan untuk mewujudkan janji pelayanan kepada semua warga.
Namun belakangan, sejumlah warga Lombok Timur mulai mempertanyakan arah kepemimpinan di daerah ini. Muncul kegelisahan, apakah kebijakan dan program pemerintah benar-benar dirancang untuk kepentingan publik atau justru dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu.
Isu ini bukan hanya beredar di ruang obrolan warung kopi, tetapi juga menjadi diskusi di berbagai kalangan masyarakat sipil. Ketimpangan dalam akses terhadap program pemerintah mulai dirasakan.
Beberapa keluhan datang dari warga yang merasa diabaikan. Mereka menyebut, distribusi bantuan hingga akses terhadap program pembangunan sering kali hanya menyentuh orang-orang yang dianggap “berjasa” dalam pemenangan politik.
Fenomena seperti ini tentu patut menjadi perhatian. Ketika distribusi keadilan dan pelayanan publik ditentukan oleh kedekatan politik, maka nilai-nilai demokrasi telah dikhianati.
Jabatan publik bukan milik pribadi atau kelompok. Ia adalah instrumen untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Maka sangat disayangkan jika pemimpin justru terjebak dalam pusaran balas budi politik.
Padahal, pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu berdiri di atas semua golongan. Ia tidak hanya menyenangkan kelompok pendukungnya, tapi juga merangkul mereka yang berbeda pilihan politik.
Jika pemerintahan hari ini mengunci akses hanya bagi lingkaran dalam, maka yang terjadi adalah penyempitan ruang partisipasi. Ini berbahaya bagi proses pembangunan yang idealnya inklusif dan kolaboratif.
Seorang pemimpin harus mampu membangun kepercayaan dari semua pihak. Bukan dengan narasi, tapi lewat tindakan nyata: memperlakukan semua warga secara adil dan setara.
Keberpihakan pada tim sukses memang sulit dihindari dalam praktik politik elektoral. Namun setelah proses pemilu usai, idealnya semua warna harus dilebur dalam semangat pelayanan universal.
Keadilan sosial adalah fondasi utama dari legitimasi kekuasaan. Tanpa itu, kepercayaan publik akan luntur dan pemerintahan akan berjalan di atas jurang ketimpangan.
Lebih jauh lagi, ketika rakyat merasa tak mendapat ruang, maka mereka akan menjauh dari proses pembangunan. Ini menciptakan jarak antara pemerintah dan yang diperintah.
Pemerintah harus ingat, pembangunan bukan hanya soal fisik dan infrastruktur. Tetapi juga soal bagaimana seluruh rakyat merasa dilibatkan, dihargai, dan didengar.
Kritik publik semestinya tidak dianggap sebagai serangan, tetapi sebagai cermin untuk melakukan koreksi. Justru dari kritiklah, arah kebijakan bisa diperbaiki agar lebih menyentuh kepentingan semua pihak.
Masyarakat Lombok Timur tentu berharap banyak. Mereka ingin pemimpin yang bekerja dengan hati, bukan dengan rasa takut kehilangan dukungan dari lingkaran sempit.
Harapan itu sederhana: pemimpin yang tulus mengakomodasi, dan benar-benar mengayomi. Tanpa pilih kasih. Tanpa diskriminasi. Karena rakyat memilih bukan untuk dilayani segelintir, melainkan untuk semua.
—
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Bukan merupakan pandangan redaksi PorosLombok.com.
