LOTIM | Poroslombok.com –
Pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang juga Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi sorotan berbagai pihak.
Diketahui, dalam pemberitaan pada salah satu media online ia menyebutkan, dengan perubahan PKM Masbagik menjadi RSU tipe D sudah barang tentu akan menjadi beban baru bagi Pemerintah Daerah Lombok Timur.
Pernyataan itu kemudian menuai protes dari ketua Forum Masbagik Bersatu (Formabes) dan juga dari ketua Jaringan Kerja Rakyat Nasional (Jangkarnas).
“Saya tidak terima dan mengecam statment Komisi II DPRD Lotim yang mengatakan pembangunan Rumah sakit tipe D di kecamatan Masbagik akan jadi beban daerah,”tegas, Ade Bayu Surya, Ketua Formasbes melalui rilisnya yang diterima redaksi poroslombok, Kamis (10/3/22).
“Jangan karena lokasi pembangunannya di Masbagik lantas dikatakan beban,”imbuhnya.
Menurutnya, statement tersebut kurang tepat dikluarkan dari seorang senator. karena akan mencederai perasaan masyarakat Masbagik.
Padahal, urai dia, pembangunan Rumah Sakit tipe D menjadi kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya masyarakat Masbagik. Hal tersebut bukan masalah beban, akan tetapi jadi kewajiban Pemda untuk membangun Daerah secara Proporsional dan berimbang.
Dari itu, dirinya meminta kepada ketua komisi II DPRD Lotim M. Waes Al-Qarni untuk meminta maaf atas peryataannya yang telah menciderai perasaan masyarakat Masbagik.
“Ketua Komisi II DPRD Lotim harus mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Masbagik,”tegasnya.
Terpisah, Ketua Jaringan Kerja Rakyat Nasional (Jangkarnas), Gita Purnadi, juga ikut berkomentar atas statment tersebut. Menurutnya, statemen itu tidak tepat dikeluarkan oleh wakil rakyat.
“itu merupakan statemen anggota DPRD Lotim paling bodoh, konyol dan tidak memahami arti prioritas pembangunan negara dan daerah. Tiga hal yang menjadi prioritas pemerintah pusat hari ini adalah pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat,”cetusnya.
Lebih lanjut dikatakan pria yang akrab di sapa Gito, bahwa Waes Al-Qarni tidak memahami makna prioritas pembangunan sehingga dia asal bunyi. Itu tugas dia dalam hal budgeting atau mengganggarkan, jangan membuat pernyataan yang menyakiti perasaan masyarakat.
“Justru yang menjadi beban negara adalah reses fikitif, Pokir – Pokir fiktif oknum anggota DPRD Lotim. Jangan dibolak-balik lah. Jangan sampai visi misi bapak bupati Lotim yang mulai laju berjalan ini dirusak oleh anggota DPRD seperti uwaes itu” tandas Gito Purnadi Melalui pesan Whatshapp kepada awak media.
(Redaksi/pl)
