LOTIM – PorosLombok.com | Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Disnakertrans Provinsi NTB, Disnakertrans Lombok Timur, Polres Lombok Timur beserta stakeholder terkait bersepakat dan berkomitmen untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mencegah pekerja migran unprosedural.
Kesepakatan semua lembaga tersebut tertuang dalam komitmen bersama yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupetan Lombok Timur saat mengadakan Diseminasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Satgas Pekerja Migran Indonesia pada Kamis (15/6/23), kemarin.
Atas jalinan komitmen bersama tersebut serta telah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) TPPO pada Polres Lombok Timur, mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Lotim, R. Bambang Dwi Minardi.
“Saya mengapresiasi telah dibentuknya Satgas TPPO di Polres Lombok Timur. Selanjutnya, kita Satgas PPMI siap bersinergi dengan Satgas TPPO,” ujar Bambang yang dikonfirmasi usai acara desiminasi di Aula kantor Disnakertrans.
Kaitannya dengan itu, Bambang berhapap agar penegakan hukum yang sudah disepakati ini nantinya berjalan sesuai yang diharapkan, terutama pada tataran penegakan dan penindakan.
Terlebih, imbuh dia, kepada para tekong agar lebih serius untuk diungkap tanpa menunggu laporan dari korban. Sebab, tegas dia, apa yang selama ini dilakukan oleh para tekong, murni kejahatan kemanusiaan.
Dalam regulasi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tidak dibenarkan para tekong merekrut atau mensosialisasikan job order, kecuali PT yang bersangkutan dengan menggandeng Disnakertrans Kabupaten serta Pemerintah dibawahnya, dalam hal ini Pemdes.
“Maka mulai awal Juli tahun ini saya akan tugaskan staf saya untuk melatih operator desa untuk menguasai Aplikasi SIAPkerja,” ujarnya.
Nantinya, lanjut dia, masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri sebagai PMI, cukup bertanya dan mendaftar di Desa. Karena itu, pihak desa tentunya harus menfasilitasi kebutuhan Adminduk masyarakatnya supaya tidak terkendala dalam mendaftar.
“Dan saya juga berharap desa mulai hari ini mengutus operatornya ke Disnakertrans untuk kita latih dalam pengisian SIAPkerja,” imbuhnya.
Bambang menekankan, bagi rekruter atau PL di bawah untuk membekali diri dengan surat tugas atau SK dari PT sebagai penyalur resmi. Hal itu perlu agar pihak Dinas dapat memonitor seluruh calon PMI, sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari.
Selain itu, Disnakertrans Lombok Timur juga akan membentuk relawan Sahabat PMI untuk mengedukasi masyarakat, bagaimana menjadi PMI yang aman dan prosedural. Sahabat PMI itu terbuka untuk umum bagi siapa saja yang berkenan menjadi relawan.
“Dan kita terbuka untuk umum menerima siapa yang mau ikut gabung menjadi relawan Sahabat PMI. Tapi perlu diingat, relawan ini tugasnya mengedukasi warga, tentunya tidak mengharapkan imbalan,” jelas Bambang memungkasi.
(PL/anas)
