PorosLombok.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpol) Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk memastikan stabilitas keamanan di seluruh wilayah daerah.
“Kami di sini memberdayakan FKDM dalam rangka mempermudah stabilitas keamanan serta mendapatkan informasi cepat dari tingkat bawah,” ujarnya.Kepala Kesbangpol Lombok Timur Mustafa Minggu (28/06/2026).
Setiap desa kini telah ditempatkan satu perwakilan pengurus FKDM yang bertugas memantau dinamika sosial sebagai kepanjangan tangan langsung dari dinas terkait.
“Tugas FKDM adalah melakukan deteksi dini dengan cegah dini terhadap permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya di tingkat desa,” jelasnya.
Sistem pelaporan berjenjang ini memudahkan pihak dinas untuk segera merespons setiap kejadian di lapangan melalui koordinasi lintas sektor bersama jajaran kepolisian dan TNI.
“Alhamdulillah, untuk saat ini situasi di Kabupaten Lombok Timur boleh kita katakan kondusif,” ujarnya.
Stabilitas yang terjaga ini merupakan buah dari pemantauan rutin oleh personel di tingkat akar rumput yang bersinergi dengan jaringan intelijen daerah secara intensif.
“Kami berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk LSM, rekan media, dan ormas untuk menjaga stabilitas keamanan,” jelasnya.
Menyongsong Pilkades serentak 2027 mendatang, Upaya antisipasi dini terus digalakkan guna meredam potensi gesekan sosial yang mungkin muncul di tengah suhu politik desa yang diprediksi akan menghangat.
Peran aktif masyarakat juga didorong melalui sosialisasi berkelanjutan mengenai bahaya narkoba hingga ancaman kejahatan judi daring yang kian meresahkan warga.
“Kami akan melaksanakan pendidikan tentang bahaya narkoba serta memberikan imbauan terkait judi online ke tingkat desa hingga sekolah,” katanya.
Seluruh kecamatan di Lombok Timur masuk dalam agenda roadshow untuk memetakan potensi masalah secara komprehensif sebelum meningkat menjadi konflik yang lebih besar.
Dinas terkait juga mengoptimalkan keberadaan forum intelijen untuk menindaklanjuti setiap temuan masalah yang memerlukan penanganan hukum lebih serius oleh aparat berwenang.
“Kami rutin melakukan kunjungan ke dua puluh satu kecamatan untuk menggali permasalahan di desa sebagai bahan laporan kepada pimpinan,” pungkasnya.*
