Lombok Timur, PorosLombok.com –
Kabupaten Lombok Timur (Lotim), merupakan salah satu wilayah yang paling tinggi jumlah penduduknya di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sehingga menjadi barometer penurunan angka stunting bagi seluruh kabupaten kota.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) kepada poros Lombok usai menghadiri launching Buat Administrasi Kependudukan Secara Online (BAKSO) di BPVP Lenek, Lombok Timur, Rabu (09/08).
Dijelaskan Hasto, karena tingginya penduduk di Lombok Timur, tentu pihaknya akan memberikan intervensi lebih kuat, dalam upaya penurunan angka stunting, salah satunya mengalokasikan anggaran lebih besar dari kabupaten yang lain di NTB.
“Untuk tim Pendamping Keluarga (TPK), dalam mendanai PUKP saja di Lotim kita akan alokasikan anggaran sebesar Rp.16 Milyar tahun 2023 ini,”ungkapnya.
Maka dari itu, pihaknya telah mengumpulkan tim Percepatan Pra Stunting di Lombok Timur, dalam rangka membahas rencana kedepannya terutama terkait singkronisasi data jumlah angka stunting, dengan cara menghitung jumlah yang ditimbang ketika Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Ketika nanti lebih banyak yang ditimbang, lanjutnya, maka perbedaan itu akan menipis, karena survei status gizi (SSG) itu sama dengan Quick count. dan e-PPGBM Itu sama dengan real count.
“Ketika real Count tidak mencapai 80 % sering menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan, namun nanti ketika sudah mendekati angka tersebut kita akan gerakkan masyarakat untuk datang ke Posyandu,” terangnya
Pihak BKKBN RI juga lanjutnya, berkomitmen mengawal Block sensus, karena sering kali ditemukan kabupatennya luas namun simple sizenya hanya diambil di satu titik tertentu, atau boleh dikatakan block sensus yang kurang merata.
“Sehingga beberapa waktu yang lalu menteri kesehatan telah bersurat supaya block sensusnya itu dilihat dulu, dan itu merupakan tugas bupati dan sekda, agar hasilnya tidak mengecewakan,” tandasnya.
Hasto juga menyinggung terkait anggaran yang paling besar saat ini adalah di Program Keluarga Harapan (PKH), dari Rp 30 Triliun yang Rp 20 Triliunnya ada disana, yang dibagikan dalam bentuk uang , kemudian yang kedua di Kementrian Kesehatan sebesar Rp 7 Triliun yang Rp 6 Triliunnya untuk membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Sehingga saat ini kita dorong sebagiannya bisa di alokasikan ke Puskesmas untuk membeli makanan dalam rangka upaya penurunan stunting,” pungkasnya.
(Arul/ porosLombok)
