LOMBOK TIMUR – PorosLombok.com | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lombok Timur menunjukkan kinerja yang membanggakan dalam penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang merebak pada tahun 2022, lalu.
Betapa tidak, Disnakeswan Lombok Timur mampu menurunkan angka PMK menjadi nol kasus hanya dalam waktu satu tahun. Padahal menurut organisasi kesehatan hewan dunia yaitu OIE (Office International des Epizooties), untuk kasus-kasus yang bersifat Kejadian Luar Biasa (KLB), membutuhkan waktu 2 tahun menurunkan PMK untuk tidak muncul kasus / nol secara klinis.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Vetarian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur, drh. Hultatang, ketika ditemui di Selong, Jum’at (8/9/2023).
“Sehingga kita diapresiasi oleh badan organisasi kesehatan dunia (OIE). Dan untuk itu mereka berencana untuk berkunjung ke Lombok Timur. Dia mau melihat bagaimana model pelayanan kita di Puskeswan,” ungkap Hultatang.
Dikatakan Hultatang, rencana kunjungan OIE ke Lombok Timur terkonfirmasi ketika dirinya mendapat pemberitahuan dari pusat (Kementerian terkait) melalui sambungan telepon pada pekan lalu, guna melihat secara langsung model pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan yang ada di daerah ini.
Menanggapi hal tersebut, Disnakeswan Lotim kemudian gerak cepat mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk kemudian menunjuk UPT Puskeswan kecamatan Pringgasela sebagai lokus penilaian pada kunjungan nanti.
Dijelaskannya, penunjukan UPT Puskeswan Pringgasela tersebut didasarkan pada jumlah populasi hewan ternak yang besar di wilayah tersebut, yakni sebesar 15.000 ekor dengan pencapaian vaksinasi sebanyak 13.000.
“Nah kita nanti akan mempersiapkan layanan-layanan yang berbasis desa. Karna kita mempersiapkan pembebasan PMK itu dimulai dari tingkat desa, dan itu adalah solusi yang sangat baik,” paparnya.
Dari desa, urai dia, pihaknya akan lebih mudah untuk memantau lalu lintas keluar masuk hewan ternak yang berpotensi menyebarkan virus. Selain itu, desa juga menjadi menarik lantaran memiliki anggaran dari Dana Desa sebesar 20 persen dari program ketahanan pangan.
Untuk lebih memaksimalkan persiapan, maka pihaknya juga akan mempersiapkan SDM / personil di setiap desa yang akan bertanggungjawab secara administrasi populasi ternak, bertanggungjawab terhadap edukasi di masyarakat, bertanggungjawab terhadap pembinaan kepada kelompok ternak, dan bertanggungjawab terhadap pengetatan lalu lintas ternak.
“Jadi kita menginginkan nanti di setiap perbatasan kecamatan, desa yang berbatasan dengan desa di dua kecamatan, itu harus memiliki check point (titik pemeriksaan-red). Check point itu yang akan menyeleksi dan memastikan pergerakan ternak itu dalam kondisi yang sehat,” jelasnya.
Menurut hemat dia, diberlakukannya check point di desa akan lebih epektif dibanding dengan melakukan check point di perbatasan antar kabupaten. Pasalnya, selain karna banyaknya pintu-pintu yang harus dijaga, juga akan membutuhkan energi/personil yang banyak untuk ditempatkan di pasar hewan.
“Sehingga kita di dinas itu lebih memilih pembebasannya di tingkat desa. Sehingga kita juga nanti akan mempersiapkan petugas desa binaan di setiap desa itu,” sebutnya.
Upaya-upaya tersebut, kata dia, juga dalam rangka persiapan mengikuti lomba Puskeswan berprestasi tingkat nasional, dimana kecamatan Pringgasela akan dijadikan tempat untuk kedatangan tamu pada ajang lomba Puskeswan berprestasi nasional.
Atas apresiasi yang diberikan serta rencana kunjungan Pemerintah pusat dan badan organisasi kesehatan hewan dunia itu, pihaknya mengaku bersyukur sekaligus dijadikan sebagai motivasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.
“Dibilang senang sih ndak, dibilang susah juga tidak. Karna kita kan akan kedatangan tamu yang mereka punya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mereka punya list-list yang bagus dalam penilaian,” akunya.
“Tentunya kita harus mempersiapkan diri, bagaimana cara kita supaya orang-orang yang datang menemui kita dan menilai kita itu benar-benar puas, sesuai dengan standar mereka,” demikian Hultatang.
(Anas / PL)
