Mataram, PorosLombok.com – Kontestasi Pemilihan Gubernur NTB 2024 semakin hangat diperbincangkan di tengah masyarakat, kalimat sesumbar para timses mulai berseliweran di media sosial, bahkan di sejumlah group Whatshapp tak jarang memastikan para jagoannya akan jadi Jawara menduduki korsi NTB 1 maupun 2.
Tentunya ini merupakan hal yang biasa dalam catur perpolitikan, yang dimana mempunyai banyak tujuan, baik untuk meningkatan elektabilitas maupun popularitas, namun ada hal yang tidak boleh dilupakan bagaimana untuk mendapatkan tiket agar bisa menjadi calon tidak hanya berstatus sampai bakal calon.
Seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Komunikasi sekaligus pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof Dr.Kadri, bahwa siapa yang berpeluang Jadi Jawara di Pilgub NTB masih belum pasti, karena sampai saat ini para bakal calon hanya masih sebatas sosialisasi belum ada kepastian yang jelas maju atau tidaknya, sehingga boleh dibilang masih dalam tahap pendekatan Partai Politik, bahkan ada juga kemungkinan yang masih cari perhatian.
“Karena mereka ini kan butuh tiket untuk daftar ke KPU, kalau tidak ada rekomendasi Partai terus mau pakai apa ? jalur independen bisa-bisa saja namun apakah bisa dengan waktu yang boleh dikatakan cukup mepet,” katanya, Selasa (16/04).
Maka dari itu, di Pilgub NTB 2024 ini belum menjadi prioritas untuk berbicara peluang menang atau tidak, akan tetapi yang perlu diprediksi adalah siapa sesungguhnya yang akan dapat rekomendasi dari masing -masing Partai Politik (Parpol).
“Namun jika melihat komposisi perolehan suara pada Pileg 2024 kemarin kemungkinan akan ada 5 atau 4 bakal Calon termasuk jika ada jalur independen,” katanya.
Menurutnya, baru-baru ini masyarakat disuguhkan dengan sejumlah nama-nama yang digadang-gadangkan akan bertarung pada Pilgub NTB 2024, baik di media sosial ataupun melalui alat peraga yang beredar dipinggir jalan, seperti baliho, sepanduk dan beberapa alat peraga lainnya, ada Incumbent Zul-Rohmi, Fathul Bahri, Indah Damayanti Putri, Lalu Moh Iqbal, HM Sukiman Azmy, TGH Suhaeli, PJ Gubernur NTB dan beberapa nama lainnya.
“Dari sekian nama ini siapa yang berpeluang jadi Gubernur NTB menurut saya tentu siapa yang diusung oleh masing-masing Partai Politik, dan siapa yang akan diusung oleh Partai Politik tentu yang memenuhi syarat, diantaranya mampu memenuhi mahar parpol, kemudian Kader Parpol, dan mempunyai elektabilitas yang tinggi,” ungkapnya.
Dijelaskannya, Adapun Elektabilitas yang dimaksud yakni hasil survei dari sejumlah lembaga survei, oleh karena itu saat ini apa yang dilakukan oleh para bakal calon Gubernur tersebut masih hanya sebatas bagaimana cara menaikan elektabilitas saja agar mendapatkan rekomendasi dari Parpol.
“Namun itu pun juga bukan jaminan mendapatkan rekom partai, karena masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi,” bebernya.
Berbicara peluang yang akan bertarung pada Pilgub NTB mendatang jika dihitung dari komposisi jumlah Korsi di DPRD Provinsi, kemudian latar belakang dari bakan calon, tentu ada beberapa nama yang hampir memenuhi syarat, salah satunya pasangan Zul-Rohmi, jika memang paket ini terwujud, tentu disana ada PKS dan Perindo, namun masih belum bisa mendaftar di KPU, karena jika kedua Parpol ini digabung hanya memiliki sebelas kursi sedangkan persyaratannya harus mengantongi 13 kursi.
“Mereka harus mencari dua Kursi lagi agar bisa daftar di KPU, sehingga butuh dukungan juga dari Partai lain,” jelasnya.
Begitupun dengan Partai Gerindra dan Golkar, meskipun Partai pemenang Pilpres ini sama-sama memiliki 10 korsi, akan tetapi belum bisa mengusung calon sendiri, sehingga butuh koalisi dengan Partai-Partai lain. Inilah yang menjadi pasar pertaruhan saat ini diantara para bakal calon Gubernur NTB, tentu yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyiapkan mahar-mahar Politik yang diminta oleh Parpol termasuk menyiapkan elektabilitasnya.
“Karena Parpol tidak hanya melihat mahar dan Elektabilitas, namun mereka ingin menang,” ujarnya.
Ketika ditanya peluang pasangan incumbent, Prof Kadri menyebut peluang Zul-Rohmi tetap ada jika keduanya tetap berpasangan, walaupun beberapa bulan terakhir ini sudah dihembuskan beberapa isu sektarian dan etnisitas, namun hal ini diprediksi tidak akan terlalu berpengaruh pada elektabilitas, mengingat isu ini juga pernah dikembangkan pada Pilgub sebelumnya.
(Arul/PorosLombok)
